Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setkab Kutim, Noviari Noor menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam setiap tahapan pengambilan keputusan.
Ia meminta tim teknis untuk tetap berpegang pada hasil kajian agar pemindahan TPA berjalan sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku.
“Kita harus memastikan bahwa langkah pemindahan yang diambil benar-benar tepat, terukur, dan sesuai aturan, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” ujar Noviari.
Dari sisi teknis pengelolaan lingkungan, Pengawas Lapangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutim, Dewi Dohi, menekankan bahwa pola lama pengelolaan sampah sudah tidak relevan lagi dengan tantangan saat ini.
BACA JUGA: Bukan Lagi Open Dumping, DLH Kutim Mulai Terapkan Sistem Control Landfill untuk Tangani Sampah
Menurutnya, Kutai Timur harus berani beralih ke sistem pengelolaan sampah modern dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, penentuan lokasi TPA baru sepenuhnya mengacu pada regulasi dan studi kelayakan yang komprehensif, dengan target masa operasional hingga 10 tahun ke depan.
DLH Kutim bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) telah melakukan penelitian intensif selama hampir 2 bulan.
Kajian UGM untuk lokasi Km 5 menitikberatkan pada sejumlah aspek krusial, seperti mitigasi risiko banjir, pengaturan zona pembangunan, serta kepastian bahwa proses penimbunan sampah tidak mencemari air tanah di sekitarnya.
BACA JUGA: Pemkab Kutim Siapkan 3 Hektare Lahan untuk Pembangunan Gudang Bulog
“Ini menjadi syarat utama. Kita harus benar-benar mengetahui apakah lokasi ini layak atau tidak untuk 10 tahun ke depan,” tegas Dewi.
Lebih lanjut, Act GM ESD PT KPC, Nanang Supriyadi, menyatakan kesiapan perusahaan untuk mendukung rencana pemindahan TPA tersebut, sembari menunggu penetapan titik lokasi definitif dari Pemkab Kutim.
“Setelah titiknya mengerucut, kami akan mulai menyusun desain dan menghitung kebutuhan biaya pembangunan. Semuanya sangat tergantung pada kontur dan kondisi lapangan,” tutupnya.