BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Kebijakan efisiensi belanja daerah berdampak pada struktur anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan untuk tahun 2026.
Dinas ini memangkas sejumlah kegiatan penunjang antara 20 hingga 25 persen sebagai langkah menyesuaikan ruang fiskal yang semakin ketat.
Kepala Dishub Balikpapan, Muhammad Fadli, menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut menjadi bagian dari arahan pemerintah kota untuk menjaga keseimbangan belanja daerah di tengah peningkatan kebutuhan pembangunan.
Menurutnya, pemangkasan dilakukan pada kegiatan yang tidak bersinggungan langsung dengan layanan inti kepada masyarakat.
Kegiatan yang dikurangi meliputi pengembangan kapasitas aparatur, pelatihan teknis, bimbingan kompetensi, serta kunjungan kerja.
BACA JUGA: DLH Balikpapan Intensifkan Sosialisasi Retribusi Kebersihan
BACA JUGA: Polda Kaltim akan Memanggil Sejumlah Pihak Terkait Tenggelamnya 6 Anak di Kubangan KM 8 Balikpapan
Pengurangan kegiatan perjalanan dinas dan beberapa komponen pendukung operasional lainnya dilakukan untuk memastikan belanja dinas tetap berada dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Penyesuaian dilakukan secara selektif. Kami mengurangi kegiatan pemeliharaan agar pelayanan utama masyarakat tetap terjaga,” kata Fadli.
Dishub memastikan operasional layanan transportasi, pengaturan lalu lintas, hingga aktivitas pengawasan lapangan tidak mempengaruhi efisiensi kebijakan ini.
Fadli menegaskan terkait kebutuhan dasar sektor perhubungan tetap menjadi prioritas, termasuk dukungan terhadap pelayanan angkutan umum dan pengendalian lalu lintas harian.
BACA JUGA: Empat Tersangka Peragakan 17 Adegan Pengeroyokan di Balikpapan Barat
BACA JUGA: Tragedi Kubangan KM 8 Balikpapan: Pengembang Sinar Mas Land Pasang Pagar Seng
Dalam proses penyesuaian anggaran, Dishub juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap instansi pemerintah.
Meski kegiatan peningkatan kapasitas SDM berkurang, Dishub merencanakan pola pelatihan internal yang lebih efisien untuk memastikan kompetensi aparatur tetap terjaga