SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM — Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur (FARKT) menggelar aksi unjuk rasa di teras Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Senin 10 November 2025.
Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari gerakan penolakan terhadap kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat yang dinilai merugikan daerah.
Ketua Forum Aksi Rakyat Kaltim, Vendy Meru menyampaikan, bahwa aksi hari ini adalah tindak lanjut dari gerakan serupa pada 16 Oktober 2025 lalu. Hingga kini, kata dia, belum ada tanggapan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan.
“Kami sudah memberikan tenggat waktu 14 hari. Tapi sampai hari ini, belum ada respons. Karena itu, bertepatan dengan Hari Pahlawan, kami kembali turun untuk menunjukkan keseriusan memperjuangkan penolakan terhadap pemangkasan DBH,” ujar Vendy di sela aksi.
BACA JUGA: Kaltim Dapat Tambahan DBH, Gubernur dan Menkeu Sudah Bertemu
Menurutnya, sikap pemerintah pusat mencerminkan ketidakadilan terhadap Kalimantan Timur, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara.
Ia menegaskan, perjuangan ini murni berasal dari aspirasi masyarakat tanpa muatan politik, suku, maupun agama.
“Kaltim ini sudah puluhan tahun menjadi penyumbang terbesar bagi negara. Tahun 2024 saja, kontribusi PDRB kita mencapai Rp858 triliun. Tapi coba lihat kondisi di lapangan, infrastruktur kita masih jauh tertinggal,” tegasnya.
Vendy mencontohkan kondisi Bandara APT Pranoto yang disebut sebagai bandara bertaraf internasional, namun fasilitasnya masih terbengkalai dan akses jalan menuju ke sana rusak parah.
BACA JUGA: Syafruddin Desak Pemerintah Pusat Lindungi Hak Daerah Penghasil SDA dari Pemangkasan DBH
Begitu pula dengan jalan tol yang menurutnya “lebih mirip jalur ular” karena banyak tikungan tajam dan rusak.
Forum Aksi Rakyat Kaltim menilai kebijakan pemangkasan DBH sebagai bentuk ketidakadilan fiskal terhadap daerah penghasil sumber daya alam.
Vendy menegaskan, bahwa pihaknya tidak menolak pemerintah, namun menuntut agar Kalimantan Timur mendapat perhatian khusus sesuai kontribusinya bagi negara.
“Kami tidak anti pemerintah, tapi kami minta perlakuan adil. Ini bukan kepentingan partai, bukan ormas, tapi murni suara rakyat. Kami hanya mengetuk hati pejabat di pusat agar lebih bijak memperlakukan daerah ini,” katanya.
BACA JUGA: TKD 2026 dari Pusat Dipangkas, Pemprov Kaltim Mulai Putar Otak Rencanakan Anggaran