KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp7,5 triliun. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan bahwa beban pembangunan daerah dengan posisi strategis sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak seharusnya hanya ditanggung oleh APBD Kukar.
Ia menilai, sejumlah proyek besar seperti pembangunan jalan dan jembatan penghubung ke kawasan IKN memerlukan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Menurutnya, Kukar memiliki peran vital dalam menunjang keberhasilan IKN, sehingga wajar jika pembangunan infrastrukturnya juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah di atasnya.
“Paling besar itu kita usahakan dibiayai oleh pemerintah pusat, termasuk proyek jembatan dan jalan menuju IKN dari Jonggon. Kita harap disupport oleh pemerintah provinsi maupun pusat, sehingga tidak hanya mengandalkan APBD Kutai Kartanegara,” ujar Ahmad Yani, Jumat (7/11/2025).
Baca Juga: Idham Terjun ke Muara Kaman, Temukan Jalan Rusak Parah dan Aspirasi Mendesak Warga
Yani menjelaskan, DPRD Kukar bersama pemerintah daerah terus menyusun prioritas pembangunan agar penggunaan anggaran tahun depan lebih terarah dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Ia memastikan bahwa arah kebijakan fiskal tetap berpijak pada penguatan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di seluruh wilayah Kukar.
Selain proyek strategis menuju IKN, DPRD Kukar juga menekankan pentingnya keberlanjutan program Kukar Idaman yang menjadi visi utama pemerintah daerah.
Yani menyebutkan, meski beberapa penyesuaian dilakukan, program tersebut tetap berjalan tanpa mengganggu alokasi untuk belanja wajib seperti gaji pegawai, dana desa, pendidikan, dan kesehatan.
Baca Juga: Bupati Kutai Kartanegara Ikut Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah di Lemhannas
“Anggaran Rp7,5 triliun itu masih mampu menutupi seluruh kebutuhan, termasuk bantuan untuk RT sekitar Rp150 juta per RT. Tidak ada masalah karena tidak mengganggu gaji pegawai, dana desa, pendidikan, dan kesehatan. Program Kukar Idaman tetap berjalan, walaupun mungkin agak lambat karena perlu review ulang,” jelasnya.
Ia juga menegaskan, dengan posisi Kukar yang menjadi jalur utama akses ke IKN, pembangunan infrastruktur tidak boleh berjalan sendiri tanpa dukungan lintas pemerintah.
Menurutnya, jika semua pihak berkolaborasi, maka manfaat ekonomi dan sosial dari pembangunan IKN dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat Kukar.
“Kukar ini penunjang utama IKN, jadi sewajarnya pemerintah pusat dan provinsi ikut menanggung beban pembangunan agar dampaknya bisa dirasakan merata,” pungkasnya. (*)