Khususnya dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2026 dilakukan berdasarkan kerangka ekonomi makro daerah dan arah kebijakan fiskal yang telah disepakati bersama DPRD.
“APBD ini merupakan instrumen penting untuk memastikan Balikpapan siap menjalankan peran strategisnya di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara,” ujarnya.
Komposisi pendapatan Kota Balikpapan masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Yakni sebesar Rp2,25 triliun atau 59 persen dari total pendapatan.
Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp1,58 triliun, dengan kontribusi terbesar dari pajak daerah sebesar Rp1,33 triliun.
Di sektor ekonomi, Pemkot menargetkan penguatan UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai penggerak pertumbuhan.
Pemerintah juga merencanakan pembangunan pasar induk untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memperkuat ketahanan pangan. Selain itu, anggaran diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital.
“Kami berkomitmen mendukung pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan kota,” tandasnya.
Sementara di Berau penurunan postur APBD juga cukup signifikan.
Setelah APBD Perubahan 2025 disahkan sebesar Rp 5,36 triliun, proyeksi APBD 2026 hanya mencapai sekitar Rp 4,76 triliun.
Artinya, terdapat penurunan lebih dari Rp 603 miliar. Bahkan menurut hitungan internal pemerintah daerah, penurunan riilnya bisa lebih besar dari itu.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengakui penurunan proyeksi tersebut memang cukup signifikan.
Namun, dia menyebut hal itu masih bersifat teknis sehingga belum bisa dijelaskan secara detail sebelum pembahasan lebih lanjut dengan kementerian terkait.
“Nanti kita lihat ya, karena ini sepertinya teknis. Jadi saya tidak bisa berbicara panjang. Untuk upaya mitigasi kami tetap melaksanakan, akan dikomunikasikan dengan kementerian terkait,” ujar Sri Juniarsih, Senin 6 Oktober 2025.
Meski begitu, dia menegaskan pemerintah daerah tidak tinggal diam. Langkah mitigasi mulai disiapkan agar program prioritas masyarakat tetap bisa dijalankan, terutama di bidang pelayanan dasar dan kesejahteraan publik.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser 2026 diproyeksi mengalami penurunan dari APBD 2025.