Langkah ini sejalan dengan upaya Pemprov menjaga kredibilitas fiskal daerah di tengah pengetatan fiskal nasional.
BACA JUGA:Pengawasan Distribusi BBM Subsidi di Kaltim, Rudy Mas'ud: Jangan Dipakai untuk Industri dan Tambang
Dia menilai, penguatan PAD dari aset menganggur bisa menjadi cara agar pembangunan tetap berjalan, meski dana pusat berkurang.
Disamping itu, strategi tersebut juga memperlihatkan upaya nyata Kaltim untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pusat.
Sekaligus memerkuat kemandirian ekonomi daerah menjelang tahun anggaran 2026 yang penuh tantangan.