Dia menilai pengawasan bisa dilakukan dengan memanfaatkan berbagai instrumen hukum yang sudah ada, mulai dari UU Lingkungan Hidup, tata ruang, hingga aturan transportasi air.
Selain pemerintah, Inge menekankan pentingnya peran masyarakat sekitar Mahakam. Kesadaran warga dinilai kunci agar upaya konservasi berjalan berkelanjutan.
"Masyarakat harus didukung supaya mereka bisa men-support upaya penyelamatan pesut. Caranya dengan memberikan edukasi, dukungan ekonomi, dan mendorong ekowisata yang ramah lingkungan," katanya.
Menurutnya, potensi ekowisata di kawasan pesut sangat besar.
Desa Pela, misalnya, sudah mulai dikenal wisatawan karena pesut dapat dilihat langsung dari perahu.
Dengan pengelolaan yang baik, kawasan ini bisa menjadi destinasi unggulan sekaligus sarana edukasi lingkungan.
"Pesut bisa jadi ikon pembangunan Kalimantan Timur. Anak-anak muda bisa dilibatkan membuat paket wisata yang kreatif dan ramah lingkungan. Ini bisa menarik wisatawan dari berbagai daerah, sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat," ujar Inge.
KLHK memastikan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kata Inge, bahkan sudah meninjau langsung kawasan habitat pesut pada 3 Juli lalu.
Sementara itu, Yayasan Konservasi RASI bersama mitra lintas sektor meminta sejumlah langkah penyelamatan.
Direktur RASI, Danielle Krab, menegaskan perlunya aksi cepat dan kolaboratif agar mamalia endemik Sungai Mahakam ini tidak bernasib sama seperti baiji di Sungai Yangtze, Tiongkok, yang punah total pada 2006.
"Kita butuh intervensi nyata. Tidak cukup hanya dengan penelitian. Harus ada aksi bersama pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum," kata Danielle.
RASI merumuskan lima langkah prioritas yang dianggap penting untuk menyelamatkan pesut Mahakam.
Pertama, Mengurangi angka kematian pesut akibat jaring insang. Distribusi alat tangkap ramah lngkungan menjadi solusi utama.
Kedua, memerbaiki habitat pesut di Sungai Mahakam. Termasuk menjaga kualitas air dan mengendalikan pencemaran.
Ketiga, mengurangi kebisingan dari lalu lintas kapal. Pembatasan ponton batu bara dan aturan kecepatan kapal dibutuhkan agar sistem sonar pesut tidak terganggu.