SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM — Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme sebagai modal utama dalam meningkatkan pelayanan publik.
Hal itu ia sampaikan saat melantik dan mengambil sumpah/janji 329 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, pada Senin (29/9/2025), di GOR Segiri, Jalan Kesuma Bangsa.
Pelantikan tersebut mencakup jabatan pimpinan tinggi pratama sebanyak 7 orang, jabatan administrasi 230 orang (75 administrator dan 155 pengawas), jabatan fungsional 7 orang, kepala puskesmas 7 orang, serta kepala sekolah 78 orang.
“Pertama tanggung jawab kita sebagai pejabat publik adalah pelayanan publik. Semua perangkat daerah harus berhubungan erat untuk membenahi sektor pendidikan, kesehatan, air bersih, layanan administrasi, perizinan, dan lain-lain,” ujar Andi Harun dalam sambutannya.
BACA JUGA: Komisi III DPRD Samarinda Soroti Progres Penanganan Gas Metana di TPA Sambutan
BACA JUGA: Disdik Samarinda Pastikan Tidak Ada Penjualan Buku di Sekolah Negeri
Andi Harun menegaskan, pelayanan publik tidak mungkin optimal tanpa integritas. Menurutnya, pejabat publik harus menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menghindari sikap mencari keuntungan instan.
“Jangan bermain-main di wilayah pengadaan barang, dana pelayanan publik, atau perizinan. Justru kita harus memperkuat agar manfaat ekonomi bisa dirasakan masyarakat luas,” katanya.
Selain integritas, profesionalisme disebut sebagai syarat mutlak. Andi Harun menekankan pentingnya menempatkan orang sesuai keahlian di bidangnya.
Ia juga mendorong pejabat untuk terus belajar, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
BACA JUGA: Wali Kota Samarinda: Penanganan Banjir Tetap Prioritas Utama
BACA JUGA: Siapkan Rp 30 Miliar, Pemkot Samarinda Kaji Ulang DED Pelabuhan Harapan Baru
“Dunia terus berubah, butuh orang-orang yang the right man on the right job. Minimal satu keahlian harus dimiliki, lalu diimplementasikan melalui inovasi. Semua jalan terbuka sekarang, baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun mencontoh inovasi daerah lain,” ucapnya.
Wali kota menambahkan, para pejabat diberi waktu 2 bulan untuk beradaptasi di posisi barunya sebelum mulai bekerja lebih intens.
“Di bulan ketiga sudah mulai kencang gas, tapi bukan gas pol. Gasnya harus beingat, supaya bisa finish tepat waktu tanpa merugikan pemerintah daerah maupun masyarakat,” tuturnya.