OPSI LAIN ISRAN  

Musda Golkar Kaltim ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Menilik fakta sejarah, ini bukah hal baru. Musda 2016, bahkan sempat deadlock. Tercatat hingga 10 kali penundaan. Kemudian diambil alih DPP Golkar. Musda dipindah ke Jakarta. Akankah kali ini mengalami hal yang sama?  ----------------- ISRAN Noor tak kehabisan akal. Ia masih memiliki jalur lain untuk bisa berkompetisi menjadi calon Pemimpin Golkar Kaltim. Untuk bisa merebut kursi pimpinan partai berlambang pohon beringin itu. Sebagaimana diberitakan, adanya ketentuan perubahan petunjuk pelaksanaan (juklak). Dari 05 ke juklak 02. Intinya opsi diskresi dihilangkan pada musyawarah daerah (Musda) tahun ini. Dalam proses pemilihan Ketua Partai Golkar Kaltim. Diskresi itu digunakan bagi para bakal calon (bacalon) yang tidak memenuhi syarat secara administrasi. Namun dianggap memiliki peluang strategis dalam percaturan politik. Diskresi ini yang digunakan sebagai jalan bagi kandidat yang bukan kader. Atau belum memenuhi syarat dalam kebijakan yang telah ditetapkan organisasi. Supaya bisa mulus menjadi ketua partai. Ini dirasa akan menghambat langkah Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) ini. Hal itu disampaikan politisi senior Golkar, Dahri Yasin, saat dikonfirmasi Disway Kaltim melalui seluler, Selasa, (3/3). Menurut keterangan Dahri Yasin, sebelumnya Isran dianggap telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai bakal calon ketua Partai Golkar Kaltim. Isran pun sudah punya kartu keanggotaan di Partai Golkar. Senin malam (2/3). Sekira pukul 20.30 WIB, Isran didampingi pengurus DPD I Partai Golkar Kaltim, bersilaturahmi ke Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Didampingi Dahri. Disway Kaltim belum mengetahui apa yang dibahas saat itu. Tapi kemungkinan besar soal musda dan peluang Isran masuk sebagai kandidat ketua Golkar Kaltim. “Iya, itu silaturahmi saja. Peran saya di sana hanya memfasilitasi beliau saja,” kata Dahri, ketika dikonfirmasi Disway Kaltim. Dahri mengaku ia hanya menyampaikan ke ketua DPP Golkar itu. "Mohon izin, pak Isran sudah saya daftarkan sebagai salah satu calon," ucapnya. Saat ditanya untuk menjadi bakal calon Ketum Golkar Kaltim, Dahri menyebutkan, Isran sudah memenuhi persyaratan administratisi. Sudah mengisi formulir pendaftaran dan sudah mempunyai NPAPG. "Kalau dari tim verifikasi, sudah. Semua sudah masuk datanya," katanya. Kemudian, untuk lolos sebagai calon di Musda, tergantung pada AD/ART Golkar dan PO (Petunjuk Organisasi) Golkar yang mengatur syarat-syarat untuk menjadi ketua. Terkait hal tersebut, akan dibahas dan diputuskan dalam Musda oleh peserta Musda. Terkait hilangnya opsi diskresi bagi Isran, Dahri menuturkan itu bukan masalah. Pasalnya, masih ada opsi lain dalam penetapan pencalonan. "Itu sebenarnya, buat pak Isran tidak masalah. Itu dikembalikan kepada kader saja. Karena DPP juga tidak menekankan itu. Ada perubahan juklak 05 ke 02 itu, tidak ada diskresi. Nanti peserta musda yang menentukan persyaratan itu," sebut Dahri. Setidaknya ada dua opsi yang dinilai gagal Isran lewati. Yaitu soal keterlibatan aktif sebagai kader Golkar dalam 5 tahun terakhir. Dan terlibat kepengurusan dalam satu periode serta tak menjadi anggota partai lain. "Nanti penentuannya di sidang tatib, sebelum musda," imbuhnya. Oleh karena itu, ia mengharapkan juga tanggapan seluruh kader Golkar bisa tersampaikan dengan bijak. Hal tersebut dimaksudkan untuk melahirkan pemimpin yang terbaik ke depanya. "Ini juga kita harapkan, tanggapan kader secara keseluruhan. Golkar ini kan memilih kader, perlulah masukan terutama dari teman-teman media. Golkar ini, bagusnya dipimpin oleh siapa. Apakah Rudi atau Makmur, itu seperti apa. Ataukah Isran Noor, yang perlu diketengahkan ke masyarakat. Ini persoalan partai yang baik tentu akan menciptakan pemimpin yang baik. Politik yang baik. Seperti itu," bebernya. Sebagai informasi, setelah mengisi formulir resmi menjadi calon ketua Golkar dan menyampaikan ke Panitia Musda, Isran juga telah mendapatkan kartu anggota Golkar. Isran dicatat dengan NPAPG (Nomor Pokok Anggota Partai Golkar) 647206 065602 0030, yang diterbitkan dengan kode 01 2020, atau Januari 2020. Menurut catatan, masuknya Isran sebagai anggota atau kader Golkar saat ini, merupakan kali ketiga berganti partai. Isran sempat menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim yang kemudian keluar dan menyerahkan kursi ketua ke Syaharie Jaang. Isran juga sempat beberapa bulan menjadi Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menggantikan Jenderal (Purn) Sutiyoso. Dalam pemilihan gubernur Kaltim periode 2018-2023 yang dilaksanakan Juni 2018, secara formal Isran Noor yang berpasangan dengan Hadi Mulyadi, dicalonkan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera. DIAMBIL ALIH DPP Musda Golkar Kaltim yang sedianya dilaksanakan pada 4-5 Maret 2020 di Swiss-Belhotel Borneo Samarinda, akan kembali diundur. "Ini belum jelas. Ada informasi berubah lagi. Diundur lagi (musdanya). Tapi tidak tahu kepastiannya. Tanya panitia saja," ungkap Dahri. Sekretaris Steering Comitte (SC), Fathurazi justru belum mendapatkan kabar jika ada perubahan jadwal kembali. "Sampai saat ini, kami belum dapat keputusan resmi terkait perubahan jadwal. Sampai saat ini, dipastikan tanggal 4 itu," jawab Fathur, Selasa lalu. Sementara itu, Wakil Sekretaris Steering Committee (SC), Tito Sugiarto mengungkapkan alasan mundurnya gelaran Musda X Golkar Kaltim itu lantaran ada dinamika politik yang lumrah. Awalnya musda akan dihelat 4-5 Maret 2020 ini di Samarinda. "Sebenarnya bukan dinamika yang luar biasa ya. Karena di Golkar ini sudah beberapa kali mengalami itu," ujarnya ketika diwawancarai, Rabu (4/3). Situasi ini mengingatkan pada pada Musda Golkar periode lalu, tahun 2016, saat memenangkan Rita Widyasari. Juga terjadi penundaan-penundaan. "Periode Bu Rita menjabat, musda bisa 10 kali ditundanya. Sampai akhirnya dipindahkan ke Jakarta," imbuhnya. **** Saat itu, 12 Maret 2016, Abu Rizal Bakrie membuka Musda IX DPD Partai Golkar Kaltim di ballroom Hotel Gran Senyiur. Sejumlah pengurus teras hadir. Termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Golkar Kaltim Mahyudin. Ical, sapaan Abu Rizal Bakrie, bertanya kepada Mahyudin apakah lokasi penyelenggaraan Musda IX aman saja. Jika tidak aman, maka ia meminta agar dipindah ke Jakarta. Musda juga harus bekerja sama dengan aparat kepolisian. Hal ini karena Ical mengetahui sebelumnya. Ada kekuatan yang sama-sama kuat ingin memperebutkan kursi DPD Golkar Kaltim 1, saat itu. Yakni Said Amin dan Rita Widyasari. Said Amin tercatat sebagai tokoh yang berjasa terhadap perkembangan Golkar Kaltim. Sedangkan Rita, saat itu juga memegang Ketua DPD II Golkar Kutai Kartanegara (Kukar). Bahkan, sebelum perhelatan musda tersebut, sudah terjadi pergolakan massa masing-masing pendukung. Kapolda Kaltim saat itu sengaja memindahkan musda saat itu ke Balikpapan. Masing-masing pendukung dilarang membawa massa. Untuk menghindari keributan. Namun ketika itu, tetap deadlock. Tidak ada titik temu antara keduanya. Ical sebetulnya menginginkan adanya kompromi antara kedua calon ketua Golkar Kaltim itu. Opsinya ada dua: Pertama, Said Amin sebagai ketua Golkar, dan Rita sebagai sekretarisnya. Atau opsi kedua, Said Amin sebagai ketua Golkar, kemudian Rita sebagai calon gubernurnya. Saat itu, Rita diketahui juga berminat untuk maju pada Pilgub Kaltim 2018. Beberapa sumber menyebutkan, opsi kedua sebetulnya bisa saja dilakukan. Mengingat kepentingan Rita saat itu hanya membidik kursi gubernur. Namun, Rita harus bisa memastikan bahwa ketua DPD I Golkar Kaltim yang terpilih nanti menjamin bahwa kuning akan menyerahkan hak usungannya ke Rita. Sebagai calon Gubernur Kaltim. Setelah beberapa kali gagal. Akhirnya diputuskan Musda Golkar Kaltim akan dilaksanakan di Jakarta. Pada 26 Agustus 2016, Musda direncanakan di kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta. Namun Musda saat itu juga tak berjalan lancar dan sempat terjadi kericuhan. Sejumlah kader dari Kaltim banyak yang telantar. Mereka duduk di pinggir jalan. Seberang kantor DPP Golkar. Hingga pada Sabtu 27 Agustus, Rita Widyasari akhirnya terpilih menjadi Ketua DPD Golkar Kaltim secara aklamasi. Sayid Amin mundur. Beberapa sumber menyebutkan ada pejabat tinggi negara yang turun tangan menyelesaikan persoalan itu. **** KADER DAERAH Panita Musda X telah menginformasikan kepada setiap kader di Kaltim atas tertundanya agenda tersebut. Yang infomasi awalnya akan digelar di Hotel Selyca Mulia. Kemudian ada info lanjutan acara dipindah ke Swiss-Belhotel Borneo Samarinda. Hingga terakhir ada info bahwa ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Padahal, beberapa perwakilan DPD II telah datang ke Samarinda. "Kader-kader dari daerah juga beberapa sudah datang. Tapi, semua paham, bahwasanya dinamika Partai Golkar memang seperti itu. Semua kader Golkar saya yakin sudah paham," tegas Tito. Untuk kepastian hingga berapa lama tertundanya Musda ini, Tito menyebutkan masih menunggu informasi dari DPP Golkar di Jakarta. Karena sebagai panitia pengarah, hanya melaksanakan petunjuk teknis dari pusat. "Karena bagaimanapun salah satu pimpinan sidang itu DPP. Bayangan digelar, ya tetap di bulan Maret. Tidak lebih. Paling lama pertengahan Maret lah," jelas dia. Saat ditanya soal alasan penundaan tersebut, Tito tidak menampik adanya riak dalam tubuh Golkar. Kendati begitu, ia tidak bisa menjelaskan secara gamblang keadaan di dalam. "Yang pasti, saat ini berlangsung banyak sekali Musda di banyak provinsi yang lain juga. Karena secara aturan, partai Golkar se-Indonesia, DPD Provinsinya harus melaksanakan musda, paling lambat 5 Maret. Jadi, entah kesibukan atau yang lainnya, kita berpikir baik saja. Tidak ada dinamika yang terlalu luar biasa," bebernya. Lebih jauh, secara materi dipastikan panitia pelaksana menyebutkan ada kerugian. Pasalnya, panitia sudah memesan katering serta tempat. "Sudah klir semua. Tapi, kemungkinan kita dapat pinalti dari pihak hotel,”pungkas Tito. Diinformasikan sebelumnya, Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kaltim yang rencananya akan dilaksanakan pada 4-5 Maret ini, kembali diundur. Padahal sebelumnya terdapat perintah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, agar tiap daerah melakukan Musda sebelum 5 Maret. Dalam surat pemberitahuan penundaan kegiatan, Nomor 386/DPD/GOLKAR/KALTIM/III/2020, tertulis alasan penundaan kegiatan yang harusnya dimulai hari ini. Dalam surat tersebut, dinyatakan alasan penundaan lantaran belum terbitnya Penetapan Pelaksanaan Musyawarah Daerah X Partai Golkar Kalimantan Timur. Penundaan tersebut hingga adanya penetapan lebih lanjut dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Dan telah ditandatangani oleh Wakil Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kaltim, Sarkowi V Zahry dan Sekretaris Wakil Ketua DPD Golkar Kaltim, Muhammad Fathurrazi. "Tunggu jadwalnya DPP paling. Karena kan di waktu yang singkat itu, banyak sekali daerah-daerah yang akan melaksanakan Musda. Sehingga mungkin, agak kewalahan DPP untuk mengatur jadwalnya," ucap Fathurrazi, saat dikonfirmasi via telepon, Selasa malam, (3/3). Selain itu, Fathurrazi menampik jika penundaan tersebut, dikarenakan situasi politik perebutan Ketua DPD. Menurutnya ini murni karena urusan internal DPP. Namun menurutnya, DPD sendiri, dinilai tidak melanggar aturan organisasi yang mengharuskan Musda paling lama tanggal 5 Maret ini. Hal itu disebutkan lantaran keputusan penundaan yang berasal dari Dewan Pimpinan Pusat. "Karena yang menunda kan DPP. Kecuali dari daerah yang menunda, ini kan DPP," kata Fathur. (M2/dah)