Di sisi lain, pengurangan dana transfer dari pusat juga berimbas pada efisiensi anggaran daerah. Namun Aulia menyebut, pemangkasan belum terlalu memengaruhi jalannya program pembangunan pada 2025. “Kalau di Kukar sendiri kita tidak terlalu terganggu,” ucapnya.
Ia menjelaskan, pengurangan sekitar Rp955 miliar telah dilakukan dengan menahan sejumlah kegiatan yang belum berjalan, serta mengurangi belanja perjalanan dinas maupun kegiatan seremonial.
“Kegiatan yang belum berjalan itu kita hold, dan kegiatan yang sudah berjalan kita lihat lagi tingkat efektivitasnya,” ujarnya.
Selain itu, Bupati Kukar menegaskan efisiensi tersebut hanya bersifat sementara. Pada 2026 mendatang, pemerintah daerah akan melakukan reformasi anggaran yang lebih terfokus sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
BACA JUGA: Ketergantungan DBH Tambang dan Migas Ancam PAD, Kukar Gali Potensi Lain
“Di 2026 itu kita coba mereformfokusing jenis belanja yang kita lakukan,” tutupnya.
Dengan langkah advokasi ke pemerintah pusat serta strategi peralihan ekonomi ke sektor non-ekstraktif, Aulia berharap mampu menjaga pembangunan tetap berjalan meski menghadapi tantangan pemangkasan DBH.