Sektor tersebut harus berjalan seimbang dengan penguatan pertanian, perkebunan, dan perikanan.
BACA JUGA: Rangkaian Kegiatan HUT Berau ke-72 Ditunda, Pemkab Alihkan ke Program Pro-Rakyat
BACA JUGA: Sekda Berau Minta Perusahaan Swasta Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal
“Tantangan kita adalah memastikan kebijakan daerah tetap sinergi dengan pemerintah pusat maupun provinsi,” jelasnya.
Sebagai bagian dari transisi menuju ekonomi hijau, Pemkab Berau juga menyiapkan strategi diversifikasi dari sektor tambang ke non-tambang.
Komoditas unggulan seperti kakao, kelapa dalam, dan jagung masuk dalam prioritas, sejalan dengan program strategis nasional pengentasan kemiskinan, pembangunan 3 juta rumah, serta penyediaan makan bergizi gratis.
Sri mengingatkan, keberhasilan RPJMD tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga partisipasi masyarakat dan stabilitas daerah.
BACA JUGA: SPPG Karang Mulyo Mulai Beroperasi, Ribuan Porsi Makanan Bergizi Siap Disalurkan di Berau
BACA JUGA: DPUPR Berau Sesuaikan Blueprint Drainase, Cegah Risiko Banjir Akibat Perubahan Tata Ruang
“Kita adalah pelayan masyarakat. Mari tingkatkan kualitas kinerja dengan mengedepankan empati, kepedulian, dan partisipasi. Kondusifitas adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah,” pesannya.
Setelah disahkan DPRD, dokumen RPJMD 2025–2029 akan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelum ditetapkan secara final.
“Momentum ini menegaskan komitmen bersama pemerintah daerah dan DPRD dalam mengemban amanah pembangunan Kabupaten Berau,” pungkasnya.