Layanan Akses Internet Publik Masih Jadi Bagian dari Prioritas Pemerintah Daerah Berau

BERAU, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memastikan program WiFi gratis tetap berjalan pada tahun 2026, meskipun terjadi penurunan dana Transfer ke daerah (TKD) tahun depan.

Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi menegaskan, layanan akses internet publik masih menjadi bagian dari prioritas pemerintah daerah.

"Insya Allah WiFi gratis tetap berjalan meski terjadi efisiensi. Yang terpenting adalah titik-titik ini tetap memberikan layanan kepada masyarakat,” kata Didi, Minggu 7 Desember 2025.

Ia mengungkapkan, pada tahun 2024 lalu, layanan WiFi gratis di Berau berjumlah 1.012 titik dan tersebar di fasilitas publik, kampung, sekolah, hingga pelayanan kesehatan.

BACA JUGA: RSUD Tanjung Redeb Belum Beroperasi, Dinkes Berau Sebut Dokumen Perizinan Masih Belum Lengkap

Di tahun 2025, jumlahnya berkurang menjadi 487 titik. Penurunan tersebut dikatakan bukan karena penghentian program, melainkan penyesuaian anggaran yang harus dilakukan pemerintah daerah.

"Meski jumlahnya berkurang, kami pastikan  seluruh titik yang masih aktif tetap beroperasi dan bisa dimanfaatkan masyarakat," tegasnya.

Didi menjelaskan, penentuan titik prioritas mengacu pada kebutuhan dasar pelayanan publik. Wilayah yang menjadi lokasi fasilitas pendidikan, kesehatan, layanan administrasi kampung, serta ruang publik dipastikan tidak terdampak pemangkasan.

Diakuinya, bahwa internet saat ini sudah menjadi kebutuhan yang mendukung pelayanan pemerintah, pembelajaran murid di sekolah, hingga aktivitas informasi masyarakat.

BACA JUGA: DPMK Berau Targetkan Kualitas Pembangunan Kampung Tahun 2026 Meningkat

“Kami memprioritaskan titik WiFi di ruang publik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini bagian dari komitmen digitalisasi pelayanan di Berau,” jelasnya.

Menurutnya, turunnya TKD pada 2026 nanti, tentunya sudah ada arah kebijakan efisiensi anggaran yang harus diikuti. Namun, ia memastikan efisiensi itu tidak akan mempengaruhi operasional WiFi yang sudah berjalan.

"Anggaran pemeliharaan tetap disiapkan agar layanan tidak terganggu. Kami pastikan tidak ada layanan yang dimatikan hanya karena pengurangan anggaran,” tuturnya.

Namun, Didi menegaskan, bahwa pada tahun 2026, pemerintah tidak akan lagi menambah titik baru. Pemerintah daerah hanya berfokus memastikan kualitas layanan di titik yang sudah ada.

Sumber: