"BPBD lebih banyak turun ke kecamatan dalam rangka untuk penyiapan bencana. Karena Samarinda ini tidak lepas dari bahaya longsor dan banjir. Dua ini yang selalu mengintai masyarakat," lanjut Deni.
Sebagai bentuk dukungan, DPRD berharap rencana pengadaan dua unit eskavator untuk kebutuhan penanganan longsor bisa segera terealisasi pada tahun ini.
BACA JUGA:Makan Kah Kita? jadi Ajang Pemuda Samarinda Kenalkan 5 Menu Kuliner dari 5 Suku
Deni juga mengingatkan pentingnya kolaborasi multipihak dalam penanggulangan bencana.
Sementara itu, Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso, turut melaporkan progres pelaksanaan kegiatan tahun 2025.
Ia mengusulkan penambahan anggaran pada APBD perubahan untuk pengadaan bahan bangunan stimulan bagi warga terdampak.
"Ternyata sekarang bantuan untuk korban longsor dan banjir yang rumahnya terdampak sudah mulai menipis. Maka di perubahan kami usulkan bahan bangunan stimulan untuk bisa segera disalurkan," terang Suwarso.
Selain itu, BPBD juga tengah mendorong penguatan kapasitas penanganan bencana di tingkat lokal melalui program pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana.
BACA JUGA:Apresiasi Konsep Sports Hub Kolam Renang, DPRD Samarinda Ingatkan Pengelolaan Harus Optimal
Program ini meliputi pelatihan personel serta penyediaan peralatan dasar di tiap wilayah rawan.
"Supaya di kecamatan-kecamatan itu juga dilakukan pelatihan-pelatihan dan dibentuk yang namanya Kecamatan Tangguh Bencana. Setelah dilatih secara personil, kita siapkan juga peralatan minimal, jadi kalau ada bencana itu di kecamatan sudah tangguh," jelasnya.
Dengan penguatan di tingkat kecamatan dan dukungan lintas sektor, BPBD berharap upaya mitigasi dan respons bencana di Kota Samarinda bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.