SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Kalimantan Timur (Kaltim) punya posisi strategis dalam agenda besar swasembada energi nasional.
Namun, ia juga mengkritisi belum adilnya pengelolaan sumber daya alam, terutama terhadap masyarakat kecil dan pengusaha lokal.
Bahlil mengungkapkan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat peningkatan lifting migas nasional sebagai langkah menuju kemandirian energi.
"Kalimantan Timur ini provinsi yang sangat kaya. Ada minyak, gas, dan batu bara. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik dan adil, kita hanya jadi penonton di tanah sendiri," ujar Bahlil belum lama ini.
Menurutnya, konsumsi energi nasional masih didominasi sektor transportasi 49 persen dan industri lebih dari 30 persen.
BACA JUGA:Produksi Migas Kaltim Digenjot, Menteri Bahlil Minta Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal
BACA JUGA:Bahlil Ultimatum Pertamina Selesaikan Proyek RDMP Juni 2025: Dengan Segala Cara
Oleh karena itu, pemerintah menargetkan pada 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar berkat kebijakan B50 campuran biodiesel 50 persen.
"Tinggal persoalan bensin yang masih kita impor. Maka strategi kita adalah aktifkan sumur-sumur migas yang selama ini mangkrak," ucapnya.
Saat ini ada sekitar 40 ribu sumur migas di Indonesia, namun hanya 16 ribu yang aktif. Sisanya akan ditawarkan kepada UMKM, pengusaha lokal, dan BUMD.
"Ini cara membuka ruang ekonomi. Jangan semua diserahkan ke konglomerat," tegasnya.
Lebih lanjut, Bahlil menyentil ketimpangan dalam kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang selama ini lebih menguntungkan investor ketimbang daerah.
Menurut Menteri Bahlil, hilirisasi yang dijalankan Pemerintah sekarang sudah on the track sebagaimana mestinya. Contohnya yaitu hilirisasi nikel.
Namun dalam praktiknya, menurut Bahlil, Kontribusi hilirisasi ini masih belum sepenuhnya adil kepada pemerintah dan masyarakat di daerah.
BACA JUGA:Warga Mengeluh Sulitnya Mencari BBM di Balikpapan, Begini Kata Pertamina Patra Niaga