"Permintaan untuk penambahan koridor terus disampaikan, terutama untuk wilayah Balikpapan Timur, Balikpapan Barat, dan Balikpapan Utara," ujar Bayu Aji Sudikna selaku Staff Bidang Angkutan Dishub Balikpapan.
Evaluasi kinerja Bacitra dilakukan melalui dashboard digital FMS yang terintegrasi dengan aplikasi Mitra Darat milik Kementerian Perhubungan, yang memantau fluktuasi penumpang harian, mingguan, dan bulanan.
BACA JUGA: Insiden Kecelakaan Libatkan Bus Bacitra dengan Toyota Rush di Balikpapan
Selain itu, media sosial juga dimanfaatkan untuk menerima masukan, keluhan, dan testimoni dari masyarakat.
Balikpapan City Trans (Bacitra) yang kini telah diperasikan di Kota Balikpapan dan mendapat respons positif dari masyarakat.-(Disway Kaltim/ Salsa)-
Subsidi dari APBN dan Masa Transisi ke APBD
Ia menyebut mengenai subsidi operasional Bacitra bersumber dari APBN melalui DIPA Kemenhub, dengan estimasi anggaran sekitar Rp20 miliar per tahun untuk operasional tiga koridor.
Meski demikian, Pemkot Balikpapan tidak menerima laporan rinci terkait anggaran tersebut karena program ini melibatkan tiga pihak, di antaranya operator (PT Sinarjaya), manajemen pengelola (PT Surveyor Indonesia), dan tim IT (PT Nusantara Global Indonesia).
Sesuai dengan nota kesepakatan antara Dirjen Perhubungan Darat dan Wali Kota Balikpapan, subsidi ini hanya berlaku hingga Juli 2027.
BACA JUGA: Hari Pertama Bacitra Mengaspal, Warga Balikpapan Wajib Punya E-Money
Setelahnya, Dishub diminta untuk menyiapkan pembiayaan mandiri melalui APBD.
Ekspansi ke Balikpapan Timur dan Rencana Integrasi Angkutan Kota
Dishub juga menargetkan ekspansi koridor ke wilayah Balikpapan Timur pada 2028, dengan rute yang direncanakan dari Bandara SAMS Sepinggan menuju Manggar atau Gunung Tembak.
"Studi kelayakan akan dilakukan terlebih dahulu," ucap Bayu saat diwawancarai terpisah, pada Rabu (7/5/2025).
Lebih lanjut, Dishub tengah merancang skema integrasi antara BRT BCT dengan angkutan kota eksisting.
BACA JUGA: Ratusan Sopir Angkot Protes Pengoperasian Bus Bacitra, Wali Kota: Itu Kan Program Pemerintah Pusat
Rencana ini bertujuan untuk menjadikan angkutan kota sebagai feeder di jalur lingkungan.
"Integrasi ini akan dilengkapi dengan tarif terintegrasi dan standar pelayanan minimal (SPM) yang disesuaikan dengan sistem BRT Bacitra," jelas Bayu.
Upaya pengembangan sistem transportasi pun turut melibatkan kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD), untuk memastikan sinkronisasi kebijakan dan layanan transportasi publik yang lebih efektif dan berkelanjutan.