"K etika itu ada (jalan,red.), orang-orang pasti datang. Teori ekonomi itu, ketika ada kumpulan manusia, ada human action, maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Karena di situ ada orang perlu makan, listrik, pasar, sekolah dan sebagainya."
Agar proyek jalan poros itu bisa mulus, Purwadi mengusulkan agar semua kepala daerah, baik gubernur atau pun bupati dan wali kota untuk berkumpul duduk bersama.
BACA JUGA:Revisi UU TNI Dinilai Perbesar Ancaman terhadap Jurnalis Perempuan
BACA JUGA:Soroti Ketimpangan Otonomi Daerah, Wamendagri Tegaskan Perlunya Evaluasi Menyeluruh
Lalu membuat anggaran patungan. Atau bila perlu BUMD provinsi dan kabupaten/kota lakukan konsorsium agar lebih memudahkan.
"Misalnya butuh Rp 50 triliun untuk bangun, ya patungan. Harusnya mindsetnya ke situ. Kalau mindsetnya ego masing-masing, lalu pragmatis mengembalikan uang kampanye, ya berat," Purwadi menyindir.
Ia bahkan menyindir fenomena politik atau pengambil kebijakan saat ini dengan sebutan 212.
Yakni d ua tahun pertama mencari modal untuk mengembalikan dana kampanye. 1,5 tahun menjalankan program kerja. Dan sisanya mencari modal lagi untuk mencalonkan diri kembali.
"Carilah kepala daerah yang bisa membangun di lingkar luar (Pesisir,red.) itu. Kan nanti kita bisa ke Berau tiap Minggu. Pemancingnya itu. Triger-nya di situ," ia menutup.