Ia menjelaskan, layanan gratis 10 kubik air untuk warga miskin ekstrem menjadi beban yang harus ditutup dari laba atau modal Perumda.
Dia menilai, PDAM, bukan sekadar entitas bisnis, tapi juga mempunyai fungsi sosial.
“Kalau kita hanya kejar pelayanan tanpa mikir untung, PDAM bisa kolaps. Harus cermat, jangan serampangan,” tegasnya.
Selain itu, Andi juga menyentil soal distribusi dan penyerapannya.
BACA JUGA: Unmul Siap Kawal Dugaan Tambang Ilegal di KHDTK hingga Tuntas
Menurutnya, produksi PDAM saat ini belum terserap maksimal oleh industri, padahal potensinya besar.
“Kita lihat kapal-kapal di pelabuhan, industri di pinggiran, mereka butuh air banyak. Tapi apakah mereka pakai air dari PDAM? Ini harus kita cek,” katanya.
Ia mengingatkan agar tidak ada pembelian air secara ilegal atau penggunaan air tanah berlebihan.
“Ini bahaya, bisa ganggu keseimbangan alam. Sama seperti menebang pohon tanpa tanam lagi,” lanjutnya.
BACA JUGA: Pemkot Samarinda Berikan Bantuan Rp300 Ribu Bagi Masyarakat Terdampak Kendaraan "Brebet"
Pemetaan pasar, menurut Andi Harun, juga menjadi Pekerjaan Rumah (PR).
Dia mengingatkan jangan sampai IPA sudah dibangun, tapi pasar tidak menyerap.
“Produksi jalan, biaya operasional besar, tapi airnya nggak laku. Itu beban,” sambungnya.
Sementara itu, Direktur Utama Perumdam Tirta Kencana, Nor Wahid Hasyim, menyebut target pembangunan IPA akan dilakukan bertahap.
BACA JUGA: Sempat Rusak karena Kabel Dicuri, Papan LED Stadion Segiri Kini sudah Kembali Berfungsi
Setiap tahun, minimal satu IPA dibangun dengan kapasitas 200–300 liter per detik.