Inspektorat Temukan Indikasi Penyimpangan Pengelolaan Parkir di Samarinda, Sanksi di Tangan Andi Harun

Penghasilan dari jukir tersebut mencapai Rp800 sampai Rp1 juta per minggu. Namun sayangnya, setoran yang diberikan ke Dinas Perhubungan (Dishub) hanya Rp70 ribu per minggu.

Oleh karena itu, audit ini bertujuan untuk memastikan masalah tersebut dapat diselesaikan dengan pemberian sanksi yang tepat serta memperbaiki sistem pengelolaan parkir di masa mendatang.

Meski belum merinci jumlah kerugian yang dimaksud, Marnabas menegaskan hasil audit akan disampaikan secara umum terlebih dahulu sebelum diperiksa lebih lanjut, sehingga seluruh aspeknya bisa dipertimbangkan dengan cermat.

BACA JUGA: BPJS Kesehatan Pastikan Layanan Kesehatan Tetap Aktif Selama Mudik Lebaran

BACA JUGA: Pelabuhan Kariangau Balikpapan Siapkan Armada untuk Mudik Lebaran 2025, Berikut Jadwalnya!

“Laporan lengkap akan kami sampaikan nanti, tetapi akan ada pemaparan global terlebih dahulu. Setelah itu, hasilnya akan kami kaji lagi sebelum keputusan akhir diambil,” tutup Marnabas.

Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu mengakui adanya berbagai kendala dalam pengelolaan parkir. 

Ia menyebutkan, dengan hanya 5 pengawas parkir untuk seluruh Kota Samarinda, pengawasan di lapangan sulit dilakukan secara optimal.

“Para pengawas kami adalah pegawai honorer dengan gaji Rp 2,1 juta per bulan. Kondisi ini memengaruhi efektivitas pengawasan, terutama dalam memastikan setiap jukir bekerja sesuai aturan,” ujarnya.

BACA JUGA: Waspada Inflasi Menyambut Lebaran: Dampaknya terhadap IHSG dalam Perspektif Ekonomi Makro

BACA JUGA: Tarif Tol Balikpapan-Samarinda Dipastikan Normal untuk Mudik Lebaran 2025, Berikut Rinciannya!

Manalu menjelaskan, pihaknya memberlakukan sistem setoran manual mingguan, yang saat ini dinilai masih tidak optimal.

“Kami sadar bahwa sistem ini memiliki banyak kelemahan. Itulah sebabnya kami mendukung penuh rencana digitalisasi pengelolaan parkir untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas,” katanya.

Dishub Samarinda berharap, Rencana penerapan sistem berbasis teknologi dapat segera terealisasi secara menyeluruh agar meminimalkan praktik-praktik yang tidak sesuai aturan.

“Kami siap untuk mendukung rencana perbaikan ini demi meningkatkan efisiensi dan menghapus ketidakwajaran dalam pengelolaan parkir,” tuturnya.