Kurangi Ketergantungan terhadap DBH, Sekda Kukar Bentuk Forum Bapenda

Senin 17-03-2025,21:20 WIB
Reporter : Ari Rachiem
Editor : Iqbal A.


Banner Diskominfo Kukar 2025--

KUKAR, NOMORSATUKALTIM – Untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, telah membuka Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar 2025.

Pembukaan dan peresmian Forum Bapenda ini dilakukan di Ruang Rapat Martadipura, Lantai 1 Bappeda, pada Jumat 14 Maret 2025 lalu.

Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang lebih terpadu guna mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.

Sekda Sunggono menganggap forum ini penting. Menjadi sarana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upaya yang didorong adalah evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai kurang efektif, seperti Perda Rumah Walet.

“Kita ingin melalui forum ini tumbuh kesadaran dan kepedulian yang sama dalam meningkatkan PAD,” tegas Sunggono.

Ia juga mengajak pemanfaatan aset daerah agar lebih dapat berkontribusi terhadap PAD. Antara lain pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus dimaksimalkan guna mengurangi ketergantungan Kukar terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan dan migas yang sifatnya tidak berkelanjutan.

Forum ini memiliki sejumlah tujuan utama, di antaranya: Menyelaraskan program antar perangkat daerah guna menghindari tumpang tindih kebijakan; Menjaring aspirasi serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta; Menyesuaikan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi.

Kemudian, forum ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas anggaran dengan mencegah duplikasi penggunaan dana; Memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

“Forum ini juga bertujuan mempererat kolaborasi antar-OPD agar memiliki visi dan misi yang selaras dalam pembangunan daerah,” jelasnya.

Pembahasan dalam forum ini, seluruh unsur OPD, anggota DPRD, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat diharapkan mampu memberikan masukan, kritik dan saran terhadap rancangan awal rencana kerja perangkat daerah.

Dengan begitu, diharapkan akan lahir dokumen kesepakatan forum, berita acara, serta rekomendasi dari diskusi yang telah dilakukan. Rencana aksi tindak lanjut juga menjadi bagian penting agar hasil forum dapat diimplementasikan dengan baik.

“Dari kegiatan ini saya berpesan agar setiap perangkat daerah memperkuat sinergi dan komitmen dalam menjalankan program yang telah disepakati. Tingkatkan koordinasi untuk pelaksanaan program lintas sektor. Segera lakukan percepatan implementasi dengan pembagian tugas yang jelas antar OPD,” pungkasnya.

Untuk diketahui, forum ini dihadiri perwakilan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, jajaran Kepala Bapenda Kukar, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kukar, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan akademisi. (*)

Kategori :