Soal Hilirisasi Kelapa Sawit, Pengamat Ekonomi: Kaltim Belum Siap

Hairul Anwar. Samarinda, DiswayKaltim.com - Analisa berbeda disampaikan Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Hairul Anwar. Menurutnya, Kaltim belum siap membangun hilirisasi industri kelapa sawit. Hal ini disebabkan beberapa hal. Pertama, biaya membangun industri hilir di Kaltim masih sangat tinggi. Mulai dari pembangunan pabrik, upah tenaga kerja, jarak tempuh, dan biaya transportasi. Ditambah lagi, ketersedian energi belum memadai untuk menopang daerah industri. "Yang begini harus dianalisis. Apa yang bisa kita buat untuk meringankan cost tersebut, supaya daerah kita menarik" sebut Hairul, Kamis (30/1). Karena dibandingkan dengan Jawa, menurutnya, Kaltim tidak memiliki nilai tawar dan daya kompetitif untuk menarik investasi dalam sektor pembangunan industri hilir ini. "Contoh kasus  perusahaan di Banten memindahkan pabriknya ke Jawa Tengah karena UMK murah dan tenaga kerja banyak. Kaltim nggak punya keunggulan kompetitif itu," sambungnya. Ia menambahkan, hilirisasi industri tidak bisa disamakan dengan pola perusahaan tambang selama ini. Di mana pemerintah hanya mengeluarkan izin. Sementara akses jalan, operasional, dan energi disiapkan masing-masing perusahaan. Kedua, peluang pasar masih sangat kompetitif. Produk turunan dari kelapa sawit, seperti minyak goreng misalnya, sudah didominasi oleh merek-merek dari perusahaan multinasional. Terlalu jauh bagi Kaltim untuk mengejar. Walaupun dikatakan Hairul, Kaltim bisa menyasar pasar kawasan timur, seperti Sulawesi, Timor Leste hingga Papua Nugini. "Dari sisi harga kita bisa bersaing, karena kita kan lebih dekat. Ketimbang mereka kirim dari Jawa," ungkapnya. Terakhir, Hairul menganggap belum ada keseriusan pemerintah dalam membangun industri hilir. Ini sudah menjadi wacana sejak lama. Nihil-nya keseriusan pemerintah, bisa dilihat dari minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan sektor industri hilir. Hanya dua persen dari APBD. "Kalau malas menganggarkan ya dikerjasamakan lah. Swasta diajak. Kasih tahu ini peluangnya, ini potensinya, ini pasar kita," ujar Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul ini. Pemerintah pun dinilai melakukan pendekatan yang salah dalam merencanakan pembangunan industri hilir. Industri hilir, kata dia, seharusnya dibangun dengan pendekatan bisnis, bukan birokrasi. Pemerintah harus pro aktif mengajak pihak swasta untuk membangun bisnis industri hilir di Kaltim. Dengan memberikan pelayanan terbaik. Tidak berbelit dalam aturan dan regulasi. "Hilirisasi itu long-shot. Kedepan mungkin. Tapi mid-term-nya kita harus bicara  Kebutuhan industri itu apa? Baru bergerak ke industri. Clear-kan hilirisasi apa dan sampai level mana. Karena nggak bisa langsung barang jadi. Setengah jadi dulu," terang  Hairul. Ia pun mengusulkan langkah tepat yang bisa dilakukan pemerintah dalam memulai industri hilir. Pertama soal data. Terkait kebutuhan bahan baku industri, peluang, dan potensi. Kedua, tujuan pasar. Dan ketiga teknis pembangunan. Hairul juga menyarankan jika hilirisasi kelapa sawit masih terlalu berat dilakukan, Kaltim bisa beralih ke industri hilir komoditas lain yang lebih ringan. Seperti hilirisasi sektor perkebunan pendek. Contohnya jagung dan singkong yang lebih fleksibel. Tidak perlu lahan yang luas dan waktu yang lama. "Pemerintah harus provide (menyediakan) peluang-peluang bisnis industri itu. Yakinkan ke semua pihak kalau ini menguntungkan. Ke swasta dan masyarakat," tegasnya. (krv/eny)