“Jadi, intinya bahwa efisiensi tidak akan mengganggu seluruh program prioritas Wali Kota, terutama program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya bahwa kondisi berbeda akibat kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dirasakan pada sektor perhotelan.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Balikpapan, Soegianto mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran ini berdampak signifikan terhadap tingkat hunian hotel dan pendapatan restoran di seluruh Indonesia, termasuk di Balikpapan.
"Kondisi sekarang tidak seperti tahun 2023 atau 2024. Dengan adanya pemangkasan anggaran di kementerian dan beberapa departemen, dampaknya terasa ke semuanya, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengalami pemotongan anggaran. Semua anggaran kita terkena imbasnya, dengan pengurangan hampir 20 persen," ujar Soegianto, saat dikonfirmasi Kamis (20/2/2025).
Ia menambahkan bahwa hotel maupun restoran juga menurun hingga 20 persen di seluruh Indonesia. Untuk di Balikpapan sendiri, kata Soegianto, mengalami penurunan hingga 20 persen.
BACA JUGA:Terdakwa Kasus Tambang Pasir Ilegal di Bekas Hotel Tirta Balikpapan, Dijatuhi Vonis 2 Tahun Penjara
“Misalnya, sebelumnya kita bisa mencapai tingkat hunian 50 persen, sekarang rata-rata hanya 30 persen. Dari Januari hingga Februari, hingga saat ini, tingkat hunian hanya mencapai 30 persen. Ini berdampak pada biaya operasional hotel,” jelasnya.
Menghadapi situasi sulit ini, menurutnya, industri perhotelan di Balikpapan harus mencari strategi baru untuk bertahan.
Soegianto menjelaskan bahwa hotel-hotel di Balikpapan akan melakukan 'switching market' atau beralih pasar.
Jika sebelumnya banyak bergantung pada anggaran pemerintah, sekarang mereka harus mencari sektor lain yang masih memiliki anggaran untuk mengadakan acara atau kegiatan di hotel.