Mekanisme pelaporan ini wajib tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
BACA JUGA: Terjaring Razia Gabungan, Penunggak Pajak Kendaraan di Samarinda Bayar di Tempat
BACA JUGA: SDN 04 Samarinda Utara Jadi yang Pertama Jalankan Program Makan Bergizi Gratis
"Ini dirancang khusus agar identitas pelapor aman, tanpa adanya ancaman atau intimidasi," tuturnya.
Asli juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
Ia menegaskan bahwa kegiatan KBM di luar jam operasional sekolah, termasuk kegiatan ekstrakurikuler, harus selalu berada dalam pemantauan pihak sekolah.
"Sekolah wajib memberikan pendampingan bagi korban agar mereka mendapatkan perlindungan dan pemulihan psikologis," imbuhnya.
BACA JUGA: Menteri PPPA Turun Tangan Tangani Kasus Pelecehan Balita di Balikpapan
BACA JUGA: Terdakwa Oknum Pelatih Olahraga Kasus Pencabulan di Balikpapan Dituntut 10 Tahun Penjara
Disdikbud Samarinda juga memastikan bahwa setiap oknum yang terbukti melakukan kekerasan seksual akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku kepada pelaku merupakan bagian dari upaya perlindungan bagi peserta didik. Kami mengimbau agar tidak ada kegiatan ekstrakurikuler tanpa pengawasan sekolah. Keamanan siswa adalah prioritas utama," pungkas Asli.
Sebelumnya, kasus pencabulan murid sekolah dasar (SD) oleh oknum guru terjadi dua kali dalam dua bulan terakhir di Kota Samarinda.
Seorang guru honorer SD di kawasan Samarinda Utara berinisial MR (24), mendekam di penjara usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelecehan seksual anak di bawah umur, yang merupakan muridnya sendiri.
BACA JUGA: Siapkan Generasi Muda, PT Berau Coal Gelar Pelatihan Tanggap Darurat
BACA JUGA: Smala Balikpapan Cetak Sejarah! Juara Baru DBL Samarinda 2025 Setelah Duel Menegangkan
Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar mengatakan, pengungkapan ikasus ni berawal dari laporan orangtua murid.