Perlu Hirilisasi Industri

Selasa 28-01-2020,11:31 WIB
Reporter : admin3 diskal
Editor : admin3 diskal

AGUS TANTOMO MAJU kembali bertarung di Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, bukan sebagai wakil, melainkan bakal calon bupati, Agus Tantomo punya sejumlah gagasan, dan rencana membangun Kabupaten Berau kedepannya. Keinginannya, yakni dengan pemerataan kemakmuran dan menuntaskan apa yang tertunda tanpa terkecuali. Berikut ini adalah wawancara ekslusif, bakal calon (balon) bupati, yang terkenal gemar beriwisata bawah laut bersama penyelam lokal Berau, ini. Program kesehatan apa yang dicanangkan? “Ini memang rencana kedepan, tetapi semua ini tidak lepas dari situasi terkini. Di Kabupaten Berau tak bisa dipungkiri masih kekurangan fasilitas. Baik fasilitas secara umum, maupun fasilitas rawat inap. Jadi kalau rawat inap itu, menurut standar kesehatan harus 0,5 persen dari jumlah penduduk berau yang mencapai 231 ribu jiwa, atau sekitar 1.250 tempat tidur. Sekarang jumlah tempat tidur se Kabupaten Berau hanya 200. Jumlah ini sangat sedikit, dan jauh dari kata layak. Jadi persoalan pertama yang harus dituntaskan yakni fasilitas pasien.” “Sehingga kedepan tidak perlu banyak janji, yang paling prioritas fasilitas dilengkapi dulu. Makanya rencana pembangunan rumah sakit yang baru sudah sangat tepat. Tetapi walaupun itu terealisasi akan tetap kurang karena hanya menampung 400 tempat tidur rawat inap dan masih sangat kurang.” Bagaimana dengan pelayanan kesehatan di pedalaman? “Akses transportasi dari pedalaman ke perkotaan itu cukup sulit dan butuh waktu lama, sehingga sudah semestinya di wilayah Kecamatan Segah atau Kelay, dibangunkan rumah sakit sekelas di Talisayan. Kedepan juga saya ingin melengkapi kekurangan fasilitas kesehatan di pedalaman termasuk puskesmas. Kalau semua sudah lengkap baru akan diiringi dengan tenaga medis kesehatan termasuk dokter spesialis jadi tidak perlu lagi berobat ke luar Berau.” Apa yang akan dilakukan untuk pemerataan pendidikan di Berau? “Pendidikan di Kabupaten Berau, antara di wilayah perkotaan dan perkampungan masih sangat timpang. Sebab dari catatan saya sampai tahun 2019, masih ada sekitar 16 kampung yang fasilitas pendidikannya hanya sampai tingkat SD. Sehingga angka anak putus sekolah cukup tinggi, jangan heran kalau ada pendaftaran aparat kampung minimal lulusan SMP tidak terpenuhi.” Lalu, bagaimana mengatasi minimnya fasilitas pendidikan? “Masalah yang dihadapi di kampung hanya ada SD, sedangkan saat mereka mau lanjut ke SMP harus ke luar kampung, dengan usia lulusan SD itu masih terlalu muda untuk berpisah dengan orang tua. Pemerintah tidak membangun SMP di kampung tersebut karena jumlah murid yang mendaftar di bawah sepuluh, jumlah ini dibawah standar yang ditentukan pemerintah. Makanya saya mengembangkan konsep sekolah tanpa gedung atau sekolah alam, dan saat ini sudah berjalan di sejumlah kampung meskipun sekarang masih menggunakan dana pribadi yang terpenting saya tidak mau ada anak putus sekolah.” “Terlepas dari sulitnya melegalkan sekolah alam karena harus memenuhi sejumlah persyaratan, namun lewat sekolah ini sudah memberikan kesempatan pada anak-anak yang tadinya hanya lulus SD tetap bisa belajar tetap bisa belajar informal. Nantinya mereka juga bisa menyesuaikan lewat ujian paket sesuai jenjang pendidikan. Selain sekolah alam, saat ini juga pemerintah sudah mengembangkan sekolah satu atap untuk megakomodir kampung yang tidak ada SMP-nya jadi mereka tetap bisa menempuh pendidikan lanjutan. Hanya saja kita harus semakin cepat memenuhi 16 kampung yang tidak ada SMP ini, agar tidak semakin banyak angka anak putus sekolah. Kedepan ini yang saya akan prioritaskan juga, sebabnya saya tidak ingin mereka ini jadi orang yang tidak punya harapan karena tidak sekolah. Nantinya, persoalan di tingkat dasar seperti ini yang harus segera dituntaskan,” “Nanti kalau yang dasar ini sudah selesai, baru berbicara perguruan tingginya. Tetapi saya tidak sepakat jika pemkab membangun universitas, sebab ini akan menjadi ajang adu gengsi. Saya lebih sepakat kalau di bangun perguruan tinggi khusus. Contoh pergurun tinggi khusus kuliner atau yang menciptakan spesialis khusus, karena sesuai dengan generasi saat ini.” Upaya apa yang akan dilakukan dalam mengembangkan pariwisata? “Jadi yang pertama perlu orang pahami secara umum persoalan pariwisata di Indonesia itu rendahnya agak repiter, atau wisatawan yang datang untuk datang lagi. Secara nasional hanya ada 37 persen, sementara 63 persen kapok datang lagi. Persoalan wisatawan kapok datang lagi ini banyak sebabnya, baik karena biaya mahal, tempat wisata yang kotor, fasilitas yang tidak memadai dan lain-lain. Ini yang semestinya dibenahi, kalau ini semua sudah dibenani baru kita boleh genjot promosi habis-habisan. Saya terus terang tidak pernah merasa khawatir terkait promosi di zaman saat ini, jangankan pemerintah, warga biasa pun bisa promosi wisata tanpa harus diminta pemerintah.” Kenapa promosi tidak menjadi prioritas? “Jadi kalau promosi bukan persoalan, tapi yang jadi soal apakah masyarakat, fasilitas, infrastruktur wisata kita sudah siap. Nah inilah yang membutuhkan waktu lama. Tetapi ini jauh lebih baik ketika semua sudah siap baru kita habis-habisan promosi. “Nanti kalau sudah baik semua saat ada wisatawan datang itu akan senang dan dia akan membawa berita baik, bahkan merekomendasikan untuk sesama wisatawan lainnya ini lebih efektif. Jangan sampai tahun ini ramai habis itu sepi. Ini yang dinamakan angka pariwisata semu, itu yang saya tidak ingin.” Jadi pariwisata seperti apa yang Anda inginkan? “Kerja pariwisata itu kerja besar, tidak bisa hanya dengan promosi semata tanpa dibarengi fasilitas umum, resort, dan efisiensi waktu. Jadi saya sangat berhati-hati dalam mengembangkan pariwisata kedepan. Saya juga tidak ingin kita hanya naik panggung sebentar langsung ditinggalkan wisatawan. Saya ingin seperti Bali, Banyuwangi yang cukup terkenal dan kian terkenal bukan terkenal lalu terlupakan. Sehingga saya mau hati-hati karena saya melihat potensi pariwiata di Berau sangat besar.” Bagaimana dengan kondisi perekonomian Berau? “Jadi siapapun pemimpin Berau nanti, bahwa Berau terlalu dimanja oleh royalti batu bara. 61 persen pendapatan daerah itu dari bagi hasil pertambangan, yang harus dipahami produksi batu bara tahun 2019 jumlahnya 45 juta metrikton, dari jumlah itu 35 juta metrikton diproduksi PT Berau Coal. Sehingga mau tidak mau kita harus mengakui ketergantungan pada PT Berau Coal itu luar biasa, tetapi masalahnya sebentar lagi PT beraucoal akan habis kontraknya dan setelah itu kita tidak tahu lagi bagaimana,” “Yang kedua harga batu bara yang kian jatuh, harga terus jatuh akan berampak terhadap penurunan produksi dan royalty, sehingga ancaman terbesar dimulai tahun ini. Yakni turunnya pendapatan daerah. Dengan kondisi ini, saya sadar sekali bahwa jangan lagi bergantung batu bara dan beralih ke sektor lain yang sesunggunya lebih besar potensinya daripada batu bara.” Potensi apa yang besar, selain batu bara? “Yaitu, pertanian, perkebunan, pariwisata dan perikanan . Ini yang selama ini kurang dimaksimalkan. Habisnya industri batu bara ini, saya akan mendorong terbukanya hilirisasi industri. Semua sektor industri yang selama ini kita hanya mengirim bahan baku keluar, saya mau nanti ada industrinya di Berau, atau kita yang produksi sendiri. yang sudah tentu akan memberikan nilai tambah bagi daerah utamanya bagi petani.” Langkah apa yang akan dilakukan dalam pemerataan infrastruktur dasar? “Program kedepan saya ingin meratakan kemakmuran dan menuntaskan yang tertunda. Artinya itu meratakan kemakmuran seperti yang saya sampaikan tadi, saya mau menuntaskan persoalan pendidikan yang sampai sekarang belum tuntas, termasuk persoalan listrik. Sampai 2019, jumlah kampung yang belum teraliri listrik terus turun dari 100 kampung, kini tinggal 17 kampung. Saya tidak mau berkelit di balik kata-kata kewenangan, kita bisa tetap memperjuangakan melalui pemerintah provinsi atau lewat lembaga donor lain untuk menyediakan alat pembangkit listrik di desa. Tetapi sebelum terlaksana, harus disiapkan dulu manajemen pengelolaannya agar apa yang sudah diberikan bertahan lama bukan seperti yang ada saat ini hanya bertahan tiga tahun sudah mangkrak.” Persoalan air bersih? “Untuk air bersih, selama ini ada persepsi warga seolah-olah air bersih itu hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan dan warga di kampung tidak memiliki hak yang sama. Ini yang akan saya ubah, untuk satu tahun terahir sudah cukup bagus, banyak instalasi pengolahan air di sejumlah kecamatan sudah berfungsi dan mengaliri warga meski belum sepenuhnya. Tetapi kedepan saya mau dengan SDM yang terbatas di PDAM, akan dicoba untuk dimaksimalkan memenuhi kebutuhan air bersih perkampungan melalui manajemen pengelolaan yang baik.” Bagaimana dengan kondisi jalan di Berau? “Berkaitan dengan jalan yang banyak rusak, kita akui anggaran kita terbatas. Selain itu, banyak juga jalan yang status kewenangannya provinsi tetapi saya tidak menyerah, kedepan dicoba peningkatan jalan ini dapat diprioritaskan. Terkhusus akses menuju wisata yang saat ini masih sangat memprihatinkan.” Cara apa guna memaksimalkan potensi perikanan? “Produksi perikanan, kembali dengan program hilirisasi. Kalau bisa, sudah saatnya ada industri perikanan di Berau, jadi hasil tangkapan nelayan tidak lagi dijual ke luar berau seperti yang terjadi selama ini.” Upaya pencegahan penangkapan ikan tak ramah lingkungan? “Saya mau para pelaku bom ikan sadar apa yang dilakukan selama ini salah, berharap mereka sadar bahwa laut itu bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk masa depan anak cucu mereka. Bahkan strategi saya, para pengepul ikan dilarang membeli ikan hasil bom. Selain itu ikan yang ditangkap dengan jala atau alat tangkap ramah lingkungan akan mendapatkan harga lebih tinggi dari ikan hasil bom.” “Saya juga tawarkan melalui kerja sama dengan perbankan, yakni masyarakat yang menangkap ikan dengan ramah lingkungan akan mendapatkan KUR dari bank dengan bunga rendah, ini sudah diterapkan. Pendekatan-pendekatan seperti ini akan terus saya lakukan kedepan, demi laut kita agar tetap baik.” Bagaimana dengan pertanian? “Food estate ini pasti tidak jauh-jauh dari investasi, bukan ekonomi kerakyatan. Untuk menciptakan food estate ini membutuhkan lahan yang luas dalam satu hamparan, sementara di Berau sangat sulit mendapatkan itu. Sehingga investasi enggan masuk. Saya ada ide menarik. Yakni melibatkan semua kepala kampung, misalnya ada investor butuh 20 ribu hektare nah setiap kampung menyiapkan lahan 200 hektare, sementara di Berau ada 100 kampung kebutuhan lahan 20 ribu hektare akan terpenuhi.” “Nah ini saya pikir ini dapat dilakukan, hanya tinggal memikirkan proses distribusi dari setiap kampung ke pabrik atau lokasi penampungan. Terkait swasembada pangan kembali seperti yang saya sampaikan, perlu hilirisasi agar hasil pertanian kini dapat diolah secara mandiri sebagai upaya untuk menciptakan kemandirian pangan. Apalagi menghadapi ibu kota negara baru. Hilirisasi ini sangat tepat dan perlu segera dilakukan.” Langkah tegas apa untuk pencegahan pencemaran lingkungan? “Kasus Sungai Segah, mengajarkan kita bahwa memang amdal itu masih jauh dari sempurna, kenapa perusahaaan sawit itu tidak diwajibkan membuat kolam pengolahan limbah? dan kenapa pengolahan limbah hanya diwajibkan untuk pertambangan? Ini yang bisa jadi alasan banyak perusahaan berkelit saat terjadi peristiwa seperti kemarin, karena dalam dokumen amdal tidak diwajibkan membuat itu. Padahal itu bisa jadi salah satu sebab terjadinya pencemaran.” “Kedepan saya mau ketat proses pembuatan dokumen amdal, sebab dokumen itu dikeluarkan oleh pemda dan menjadi pegangan perusahaan. Dokumen amdal selama ini hanya formalitas, jadi harus diperbaiki dan diawasi proses pembuatannya.” Pemberantasan narkoba di Berau? “Terkait persoalan narkoba di Kabupaten Berau, kenapa sangat sulit melakukan pemberantasan karena kita hanya mengandalkan BNK dan bergantung kepada kepolisian. Padahal sesuai UU kewenangan BNK ini sangat terbatas sehingga hanya bisa melakukan pencegahan bukan penindakan. Jadi ketika ada PNS yang terbukti positif saat tes urine terpaksa diserahkan kepada pimpinan masing-masing, karena BNK tidak bisa menindak. Sehingga kedepan kami ingin BNK ini ada peningkatan status menjadi BNNK agar kewenanganya bertambah karena melihat perkembanganya saat ini, sudah tidak lagi bisa mengandalkan BNK. Untuk Berau, terbentur moratorium sehingga tertunda, meski begitu saya tetap akan mencoba berkomunikasi ke pusat agar moratorium segera dicabut.”(*ZUH/APP)

Tags :
Kategori :

Terkait