SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Program Makan Bergizi (MBG) Gratis di Samarinda masih mengalami kendala. Bahkan, dapur umum di Jalan Antasari Gang Keluarga RT 04, yang direncanakan menjadi salah satu lokasi penyedia MBG, belum menunjukkan tanda-tanda aktivitas.
Diketahui, program MBG yang harusnya dilaksanakan pada 6 Januari 2025 sempat diundur ke 13 Januari kemarin. Sayang, hingga saat ini program tersebut masih belum terealisasi dengan alasan administrasi yang belum rampung.
Ketua RT 04 di Gang Keluarga, Sopian mengatakanan, bahwasanya dirinya tidak mengetahui detail terkait administrasi yang dimaksud. Pun pihak pelaksana program belum diberikan pemberitahuan atau izin resmi dari pihak terkait.
BACA JUGA:Pemprov Kaltim Lakukan Peninjauan Simulasi Program MBG Sambil Tunggu Juknis Pusat
"Mereka belum izin sama saya. Kalau mau pakai tempat di sini, ya harus permisi dulu. Siapa tahu saya bisa bantu. Tapi ini sampai sekarang belum ada konfirmasi apa-apa," ucap Sopian saat ditemui langsung, pada Rabu (15/1/2025).
Ia menyebut, lokasi dapur umum untuk program MBG dahulu adalah tempat usaha katering yang sudah tidak beroperasi selama tiga tahun terakhir. Saat ini tempat tersebut digunakan sebagai hunian biasa.
"Kalau memang mau jadi dapur umum, ya harus sesuai prosedur. Apalagi soal keamanan," ujarnya.
Awak media yang mengunjungi lokasi di RT 04 tidak menemukan adanya aktivitas persiapan dapur umum. Bahkan, bangunan tersebut masih terlihat seperti rumah biasa tanpa tanda-tanda renovasi atau persiapan fasilitas dapur besar.
BACA JUGA:Bagus untuk Siswa Kurang Mampu, Program MBG Jangan Sampai Jadi Ladang Korupsi
Di pagar masuk, terdapat papan larangan meliput tanpa izin, yang justru menimbulkan pertanyaan.
"Kalau program ini untuk anak-anak, seharusnya lebih terbuka. Ini kan program nasional, tapi kesannya tertutup. Kita bingung juga, administrasi apa lagi yang belum selesai?" tanya Sopian.
Menurut data yang dihimpun, program MBG di Samarinda sementara dirancang untuk menjangkau 3.005 siswa dari delapan sekolah di Samarinda Utara, mulai dari TK hingga SMP.
Beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), seperti Kutai Kartanegara dan Kutai Barat (Kubar) telah melaksanakan program tersebut. Kendati, Kota Samarinda masih menghadapi berbagai kendala teknis.
"Daerah lain sudah terlaksana, tapi di Samarinda terus tertunda. Padahal, ini ibu kota provinsi. Masa kalah sama kabupaten?" tegasnya.