JAKARTA, NOMORSATUKALTIM - Sebagai upaya meringankan beban ekonomi masyarakat, pemerintah akan menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 kg selama dua bulan dan memberikan diskon listrik mulai Januari 2025.
Program ini dirancang untuk membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menghadapi dampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, bantuan beras ini ditujukan khusus untuk masyarakat di kelompok desil 1 dan 2.
Dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 16 Desember 2024, Airlangga menyampaikan bahwa setiap keluarga akan menerima 10 kg beras setiap bulan.
BACA JUGA : Tetap Berjerawat Meski Sudah Lewat Masa Puber? Mungkin ini Penyebabnya
“Pemerintah akan memberikan bantuan pangan berupa beras sebesar 10 kg per bulan untuk masyarakat desil 1 dan 2. Program ini akan berlangsung selama dua bulan, yakni Januari dan Februari 2025,” ujar Airlangga.
Selain bantuan pangan, pemerintah juga mengalokasikan diskon listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan rumah tangga dengan daya maksimal 2.200 volt ampere (VA).
Diskon ini berlaku untuk periode yang sama, yaitu selama dua bulan pertama tahun 2025.
“Untuk membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, pelanggan dengan daya listrik hingga 2.200 VA akan mendapatkan diskon 50 persen selama Januari dan Februari 2025,” tambahnya.
Lebih lanjut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa program ini akan memberikan manfaat kepada 81,4 juta rumah tangga atau sekitar 97 persen pelanggan PLN.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif secara luas, khususnya bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
“Sebanyak 81,4 juta rumah tangga yang merupakan 97 persen dari pelanggan PLN akan menikmati diskon listrik 50 persen ini. Dengan kebijakan ini, pengeluaran mereka untuk listrik selama dua bulan akan menjadi jauh lebih terjangkau,” jelas Sri Mulyani.
BACA JUGA : Telan Anggaran Rp61 Miliar, Pembangunan Pendopo Bupati Paser Masuk Tahap PHO
Pemerintah juga telah menyusun beberapa kebijakan tambahan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong sektor industri, dan melindungi kelompok rentan.