Banyak DOB yang masih bergantung keuangan dengan pemerintah pusat.
BACA JUGA: UMK Berau Tahun 2025 Diperkirakan Bisa Mencapai Rp 4 Juta Lebih
BACA JUGA: Sepanjang 2024 Kejati Kaltim Tangani 37 Perkara dan Sita Barang Rampasan Hingga Rp 3 Miliar
“Ada DOB yang baik, tetapi banyak juga catatan DOB yang bisa dikatakan tidak maksimal begitu. Nah ini membutuhkan kajian yang sangat matang,” kata Bima.
Bima juga menyatakan bahwa pembiayaan program prioritas nasional, seperti kedaulatan pangan juga memerlukan banyak anggaran.
Oleh karena itu, pembentukan DOB harus dipastikan tidak mengganggu alokasi anggaran untuk program strategis nasional.
“Tentunya pembiayaan DOB itu juga harus kita hitung sejauh mana itu bisa tetap mendukung kebijakan-kebijakan nasional tadi,” ujarnya.
BACA JUGA: Pemekaran 3 Kecamatan di Mahulu Masih Menunggu Keputusan Kemendagri
BACA JUGA: Ketua Komite I DPD RI: Moratorium Pemekaran Perlu Ditinjau Ulang
Meski demikian, Bima mengakui ada beberapa daerah yang memang membutuhkan pemekaran karena luas wilayah yang terlalu besar.
Untuk itu, ia menyarankan perlunya kajian khusus bagi daerah yang sudah memiliki kesiapan matang.
“Beberapa daerah memerlukan kajian khusus yang panjang, tapi beberapa daerah itu sudah ada kajiannya, dan sudah matang, dan tinggal diambil keputusan,” tutupnya.
Kemendagri juga menegaskan bahwa jika moratorium dicabut, pemekaran daerah akan dilakukan secara terbatas dan hanya untuk kepentingan strategis nasional.
BACA JUGA: Usulan Pemekaran Berau Pesisir Terganjal Kebijakan Moratorium Nasional
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pemekaran memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional.