Namun, meskipun telah ada banyak langkah yang diambil, AH menyadari bahwa upaya perlindungan ini harus terus dievaluasi.
BACA JUGA: Tak Perlu Khawatir Telat Bayar Listrik, Ada Brimo Bayar Kapan Saja lewat Handphone
BACA JUGA: Malas Isi E-toll, Brimo Jadi Solusi
"Program ke depan yang akan kami jalankan adalah evaluasi secara menyeluruh, termasuk program Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak. Ini tidak bisa berjalan hanya di tingkat pemerintah, tapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat hingga tingkat RT, LPM, PKK, dan seluruh elemen masyarakat lainnya," terangnya.
Ia juga mengungkapkan pentingnya peran penyuluhan dalam masyarakat.
"Penyuluhan memang sudah dilakukan, namun apakah itu sudah cukup? Kami akan memperkuat program-program yang lebih teknis agar masyarakat memiliki kepedulian tinggi terhadap perlindungan perempuan dan anak,"ujarnya.
Lebih lanjut, pria akrab disapa AH ini menjelaskan bahwa fenomena meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak ini tidak lepas dari dampak pandemi COVID-19.
BACA JUGA: PPU jadi Tuan Rumah Porseni Kaltim
BACA JUGA: Banyak Anak di Indonesia Kekurangan Vitamin D, Ini Sumber untuk Memenuhinya
"Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak melonjak sejak pandemi Covid-19. Keterbatasan ekonomi dan perubahan dalam pola hidup akibat WFH (Work From Home) memicu peningkatan kekerasan. Ini adalah masalah yang harus kita hadapi bersama," kata dia.
AH pun menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
"Kami berkomitmen untuk bersama-sama dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat dan kelompok-kelompok yang peduli, untuk mengatasi masalah ini perlindungan perempuan dan anak harus menjadi prioritas bersama," jelasnya.