SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Wakil Ketua Tim Bidang Hukum Tim Pemenangan Isran-Hadi, Roy Hendrayanto mengkritik penyelenggaraan debat publik kedua oleh Komisi Pemilihan Umum Kaltim.
Ia menilai debat yang berlangsung di studio CNN Indonesia pada Minggu 3 November 2024 malam lalu, tidak berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.
Menurut Roy Hendrayanto, ia keberatan terkait sejumlah aspek penyelenggaraan debat. Katanya terdapat dugaan ketidakadilan dalam penyusunan pertanyaan oleh panelis.
Katanya tiga dari dua puluh pertanyaan yang diajukan cenderung menyudutkan pasangan Isran-Hadi.
BACA JUGA:Hadiah Ulang Tahun dari Kemenkes, Skrining Kesehatan Gratis Mulai 2025
Selain itu, dia juga menyampaikan kecurigaan bahwa jawaban dari pasangan calon lawan, Rudy Mas'ud dan Seno Aji, tampaknya telah disiapkan sebelumnya.
“Ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah ada kebocoran informasi yang menguntungkan salah satu pasangan calon,” ujar Roy, pada Senin 4 November 2024.
Dalam konteks ini, ia menyoroti pelanggaran tata tertib debat yang telah disusun oleh KPU Kaltim. Mereka menganggap tata tertib tersebut melanggar Peraturan KPU (PKPU) No. 1363/2024 BAB II A.2 dan PKPU No. 13/2024 pasal 19.
Regulasi ini jelas menyatakan bahwa debat seharusnya dilakukan antara pasangan calon secara utuh, bukan terpisah antara calon gubernur dan calon wakil gubernur.
Tim hukum Isran-Hadi mengonfirmasi bahwa mereka telah menyampaikan protes resmi kepada Ketua dan anggota KPU Kaltim sebelum debat dimulai.
BACA JUGA:Viral Penumpang Taksi Online Pukul Driver, Pelaku Diduga Perwira Polisi
BACA JUGA:Ajang Modifikasi Mobil di Daihatsu Kumpul Sahabat 2024, Bukan Sekedar Hobi Tapi Seni
Namun, lanjut Roy, keberatan tersebut justru tidak diindahkan. Melihat adanya kejanggalan ini, Roy cs sedang mempertimbangkan untuk membuat laporan resmi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).
Roy Hendrayanto menekankan bahwa pihaknya akan mendesak DKPP untuk meninjau ulang proses debat menjelang debat ketiga. Ia juga meminta agar semua panelis dalam debat ketiga nanti diganti dengan yang baru.
“Kami menginginkan panelis yang lebih kredibel, netral, dan tidak berpihak,” kata Roy.