Beberapa di antaranya, seperti pembangunan jembatan yang belum selesai dalam satu tahun anggaran, bidang kesehatan, seperti Puskesmas Pembantu (Pustu) yang sudah terbangun selama tiga tahun berturut-turut, namun belum beroperasi atau difungsikan.
BACA JUGA:Sering Terdampak Banjir, Enam Desa di Mahulu Direncanakan Direlokasi
BACA JUGA:Koperasi CU Daya Lestari TP Kirap Ngayan Laksanakan Pra RAT 2024
Selanjutnya, upaya peningkatan status rumah sakit yang selama hanya berstatus Pratama.
Menurut Devung, peningkatan status rumah sakit sangat penting, sehingga pelayanan kesehatan lebih optimal, disertai ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai.
Usai penetapan ini, DPRD Mahulu akan menunggu Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Kaltim untuk melantik dirinya dan unsur pimpinan lainnya secara resmi sebagai Ketua DPRD definitif.
"Kami berharap SK tersebut dapat keluar sebelum kesepakatan APBD 2025 tanggal 30 November mendatang," tuturnya.