JAKARTA, NOMORSATUKALTIM - Pemisahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menjadi tiga kementerian mulai menjadi sorotan publik menjelang pergantian pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Rencana ini pertama kali mencuat setelah isu-isu mengenai susunan kabinet baru menjadi perbincangan, dengan beberapa tokoh nasional dikabarkan akan menempati posisi-posisi strategis di kementerian yang baru.
Hal ini diungkapkan oleh Syaiful Huda, anggota DPR RI periode 2024-2029, pada Selasa, 1 Oktober 2024.
Huda menyebut bahwa dalam skenario pemecahan tersebut, kementerian akan dipecah menjadi tiga sektor, yakni Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Pendidikan Tinggi dan Riset (Diktiriset), serta Kebudayaan.
BACA JUGA : Kaltim Urutan 2 Paling Rawan se-Indonesia, Bawaslu Ajak Ormas Proaktif Awasi Pilkada 2024
"Setahu saya memang ada rencana untuk memisahkan Kemdikbudristek. Ada opsi pemecahan menjadi dua kementerian, dan ada juga opsi untuk memecah menjadi tiga," ujar Huda.
Wacana ini semakin mendapat perhatian setelah sejumlah nama tokoh muncul ke permukaan sebagai calon kuat untuk menempati jabatan-jabatan di kabinet baru.
Beberapa di antaranya termasuk Abdul Mu'ti, tokoh Muhammadiyah, yang kabarnya telah dipilih untuk menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
Selain itu, politisi Fadli Zon disebut-sebut akan memegang posisi sebagai Menteri Budaya dan Sejarah, memperkuat sinyal adanya restrukturisasi besar di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam pemerintahan mendatang.
BACA JUGA : Sidang Praperadilan Dugaan Korupsi PT KKT, Pemohon Kritisi Lambatnya Proses Penyidikan
Namun, rencana pemisahan kementerian ini tidak lepas dari kritik.
Banyak pihak yang berpendapat bahwa langkah tersebut justru bisa memperumit upaya untuk memajukan pendidikan di Indonesia.
Pasalnya, ketiga bidang pendidikan dasar, pendidikan tinggi, dan kebudayaan membutuhkan koordinasi dan sinergi yang sangat erat, baik dari sisi komunikasi maupun administrasi.
Beberapa pengamat berpendapat bahwa sinergi semacam ini akan lebih mudah tercapai jika ketiga bidang tersebut tetap berada dalam satu payung kementerian yang sama.
BACA JUGA : Persiapan Hudoq Pekayang di Mahulu Capai 90 Persen