JAKARTA, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui program rumah subsidi yang selama ini digulirkan oleh pemerintah masih belum tepat sasaran.
Hal ini diungkap dalam temu wicara "Teknologi Properti Sebagai Akselerator Pertumbuhan Ekonomi Nasional" yang berlangsung di Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024.
Dilansir dari Antara, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, menyatakan bahwa realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak rumah subsidi yang tidak dihuni oleh pemiliknya.
Padahal, berdasarkan data pemerintah, saat ini sudah terjadi penurunan angka backlog perumahan dari 12,7 juta unit pada 2021, menjadi 9,9 juta unit pada 2023.
BACA JUGA: Pemkab Mahulu Rencana Buka Lahan Pertanian 10 Hektare Tiap Kampung
BACA JUGA: Emas Pertama Porwanas Kaltim Cabang Esport, Dedikasi untuk Mendiang Rafan Dwinanto
Backlog perumahan dapat diartikan sebagai kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat.
"Dari pengamatan kami, di beberapa provinsi, tingkat kekosongan rumah subsidi mencapai 60 hingga 80 persen," ujar Iwan.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah rumah subsidi bahkan dialihkan kepada pihak-pihak yang tidak berhak.
Kondisi ini juga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
BACA JUGA: DPRD Kukar Sepakati Pembentukan Fraksi dan Tim Penyusun Produk Hukum
BACA JUGA: Sopir Angkot Kembali Gelar Protes, Operasional Bus Bacitra Dihentikan
Iwan menyebut bahwa permasalahan ini terjadi karena kurangnya data spesifik mengenai masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah.
"Selain itu, data mengenai kelompok masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni juga masih belum lengkap," tambahnya.
Sementara itu, kuota bantuan program subsidi perumahan melalui FLPP yang mencapai 166.000 unit tahun ini sudah habis dialokasikan.