MAHULU, NOMORSATUKALTIM – Bawaslu Mahakam Ulu (Mahulu) melakukan konsolidasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), sebagai upaya deteksi dini menjelang pelaksanaan Pilkada 2024.
IKP di Kaltim sendiri masuk dalam kategori tinggi dengan 77,04 persen secara nasional. Dari nilai itu, dua kabupaten yang memiliki tingkat kerawanan tinggi yakni Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Barat (Kubar).
Konsolidasi IKP sendiri dilaksanakan di Cafe Vespapora, Sabtu (3/8/2024) ini menghadirkan pengurus partai politik (Parpol), KPU, TNI-Polri, media massa dan pihak terkait lainnya.
BACA JUGA:55 Calon Mahasiswa dari Mahulu Ikuti Seleksi Penerima Beasiswa GCM, Berebut Kuliah di ITN
Dalam forum tersebut, Bawaslu Mahulu mengajak seluruh elemen masyarakat setempat untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024.
Komisioner Bawaslu Mahulu, Indra Parda Manurung mengatakan bahwa, dinamika politik yang semakin terasa ini tentunya banyak hal yang akan terjadi, termasuk potensi kerawanan.
“Tidak lama lagi kita akan melaksanakan Pilkada, segala tahapan terus berlangsung, tentunya banyak dinamika yang terjadi,” ucap Indra, Sabtu (3/8/2024).
BACA JUGA:Politik Uang Jadi Atensi Khusus Pengawasan Bawaslu Kubar di Pilkada 2024
Kata Indra, penetapan dua daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi di Kaltim tentunya menjadi atensi bersama, sehingga pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan lancar dan terhindar dari berbagai macam praktik pelanggaran.
“Kabupaten Mahulu ini berada di urutan ke-5 dengan 35 poin, tingkat rawan sedang. Ini tentunya menjadi perhatian bersama dalam menyukseskan seluruh tahapan Pilkada 2024,” ujarnya.
Ia menjelaskan, konsolidasi IKP yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik pelanggaran.
Semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama terkait tahapan Pilkada. Baik penyelenggara Pemilu, partai politik, maupun seluruh elemen masyarakat.
BACA JUGA:Gandeng Media, Bawaslu RI Ingin Perkuat Pengawasan Pilkada Kaltim 2024
Bawaslu yang memiliki peran pengawasan, kata Indra, telah melakukan pemetaan terhadap segala potensi kerawanan pemilu. Beberapa diantaranya, netralitas ASN, pencegahan informasi hoaks dan politik uang.
Beberapa potensi kerawanan tersebut sangat diperlukan peran aktif semua pihak untuk bersama-sama mengantisipasi. Sehingga terwujudnya proses Pilkada yang transparan dan integritas.