Setelah perwakilan dari sopir melakukan audiensi, koordinator aksi segera memberikan laporan kepada para sopir yang telah menunggu dengan sabar.
Hendra, sebagai koordinator aksi, mengumumkan bahwa Wali Kota Balikpapan telah merespons tuntutan mereka terkait penolakan terhadap bus Balikpapan City Trans (Bacitra/ BCT).
"Mulai hari ini, uji coba bus dihentikan. Tuntutan kita sudah direspons, terutama oleh Wali Kota Balikpapan melalui Asisten I dan Kadishub Balikpapan, dan telah disepakati," ujar Hendra di depan ratusan sopir yang langsung bersorak gembira di depan Balai Kota Balikpapan.
Hendra juga menjelaskan bahwa mereka masih menunggu hasil rapat lanjutan.
"Yang jelas, tuntutan kita agar bus Balikpapan City Trans tidak beroperasi di Balikpapan telah dipenuhi," tegasnya.
Meski begitu, mereka masih menunggu surat resmi atau surat keputusan dari Pemkot Balikpapan.
BACA JUGA : Komitmen Pemprov Kaltim Gunakan Barang Ramah Lingkungan
"Suratnya masih dalam proses pengetikan dan nanti akan diserahkan kepada saya. Jadi kita punya pegangan hukum dan akan didistribusikan ke seluruh trayek di Balikpapan," jelas Hendra.
Hendra juga mengimbau para sopir untuk kembali beroperasi seperti biasa karena Pemkot telah memenuhi tuntutan mereka untuk menghentikan operasi bus BCT.
"Mulai sekarang, kita kembali beroperasi seperti biasa," tutup Hendra.
Para sopir yang mendengar keputusan ini tampak lega dan gembira setelah mendengar pengumuman langsung dari koordinator aksi mereka.
BACA JUGA : Pembalap Kaltim Kuasai Podium 1 Kejurnas Motorprix Putaran Ketiga Region C Kalimantan
Sementara itu, menanggapi perihal aksi massa yang dilakukan oleh para sopir angkot terhadap pengoperasian Bus Bacitra ini, Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud menegaskan bahwa program yang dijalankan merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat.
"Itu kan program pemerintah pusat, dan itu nanti sudah difasilitasi," ujarnya.
Rahmad Mas'ud juga menambahkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, untuk melihat semua situasi dan kondisi yang ada.
"Iya, kita akan sampaikan ke pemerintah karena ini adalah program Kementerian Perhubungan. Kita harus melihat semua situasi dan kondisi," kata Rahmad Mas'ud.