Disampaikannya, sampai saat ini untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan Kawasan Ibu Kota Negara (KIKN), sudah tidak ditemukan lagi kegiatan aktivitas penambangan.
"Namun untuk kawasan pengembangan masih terjadi kegiatan penambangan, saat ini sedang dilakukan pendataan, dan pada saatnya kegiatan penertiban juga akan dilakukan," tandasnya.
Lebih jauh, Myrna Safitri menambahkan, untuk tahun 2024 mendatang, pihaknya akan melihat kembali struktur satgas tambang IKN dan akan melakukan perbaikan.
Saat ini, pembentukan telah dilakukan di bulan Juli 2023 lalu, dan ada usulan untuk memperkuat organisasi ini.
"Kemungkinan ini satgas akan dibagi dalam kompartemen-kompartemen, atau pokja-pokja. Termasuk manambahkan personel lainnya yang mewakili beberapa unsur dan menyusun rencana kerja," tandas Myrna.