NOMORSATUKALTIM - Keberadaan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di Kota Balikpapan dapat menjadi salah satu modal dalam menanggulangi berbagai persoalan masyarakat. Karena itu, DPRD Balikpapan berharap pemerintah kota memberikan dukungan lebih banyak bagi keberlanjutan LKM.
Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan, keberadaan LKM tersebut sangat membantu Pemerintah Kota Balikpapan, terutama dalam mempercepat pengentasan kawasan kumuh. "Dari data yang disampaikan oleh Dinas PU (Pekerjaan Umum) dan Dinas Perkim (Perumahan dan Permukiman) Balikpapan, kawasan kota kumuh di Balikpapan masih terdapat sekitar 200 hektare. Titik-titik mana saja nanti yang akan di dahulukan agar menjadi kota bersih, tentunya dinas terkait yang punya datanya," ujar Abdulloh, di sela-sela pelantikan Pengurus Asosiasi LKM Kota Balikpapan periode 2023-2028, Minggu, (6/8/2023). LKM sendiri merupakan sebuah lembaga kolektif yang terhimpun dari masyarakat dan memiliki peran secara partisipatif dalam menanggulangi berbagai persoalan, baik di bidang pembangunan, ekonomi maupun sosial di tingkat kelurahan. LKM saat ini, menurut Abdulloh, tidak lagi di biayai oleh bank dunia sehingga, dirinya meminta OPD (organisasi perangkat daerah) terkait untuk bisa menganggarkan dana pembinaan untuk keberlanjutan program kerja LKM di Balikpapan. "Keberlanjutan LKM ini harus di-support, karena LKM sangat membantu program-program pemerintah dalam pengentasan kawasan kota kumuh. Jadi, tidak ada alasan pemerintah untuk tidak membantu segala bentuk program LKM," ucapnya.Keberadaan LKM Percepat Pengentasan Kawasan Kumuh
Senin 07-08-2023,09:09 WIB
Editor : Yos Setiyono
Kategori :