NOMORSATUKALTIM - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik memastikan akan segera menggelar rapat dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim.
Hal ini untuk menindaklanjuti arahan dari Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pj Kepala Daerah, yang berlangsung di Istana Negara, pada Senin (30/10/2023).
Presiden Jokowi, ujar Akmal, telah menjelaskan kondisi global yang terdampak perang Rusia-Ukraina dan invasi Israel ke Palestina. Dampaknya tentu berimbas pada perekonomian negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.
Akmal Malik menyebut ada tujuh pesan Jokowi pada rakor yang diiikuti seluruh penjabat kepala daerah di Indonesia tersebut.
Pertama, semua kepala daerah diminta untuk menjaga inflasi, kendalikan stabilitas harga bahan pokok dan memperhatikan ketimpangan yang terjadi. Bahkan jika perlu, lakukan intervensi di lapangan.
“Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota agar dapat memberikan stimulus ekonomi dan sosial, bisa melakukan kegiatan pasar murah atau operasi pasar bagi masyarakat,” sebut Akmal Malik.
Kedua, terkait persoalan La Nina yang melanda Indonesia, pemda diminta melakukan koordinasi lintas instansi untuk membahas potensi, antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Ketiga, Jokowi meminta agar investasi di daerah dipermudah, terutama perizinan agar dipercepat prosesnya.
Dirjen Otda Kemendagri ini menambahkan, arahan Presiden selanjutnya adalah pemerintah daerah diminta mengoptimalkan program penanganan stunting, kemiskinan ekstrem dan hilirasi produk-produk yang ada.
Selanjutnya, pada tahun-tahun politik ini Pemda diminta untuk mendukung KPU, Bawaslu berupa kebutuhan anggaran operasional yang perlu disegerakan.
Tak kalah penting, para penjabat kepala daerah dilarang memihak kandidat manapun dalam Pemilu 2023 mendatang. Termasuk memastikan semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjaga netralitasnya dalam kontestasi politik tersebut.
Terakhir, Jokowi yang didampingi Mendgari Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, meminta pemerintah daerah tetap menjaga kerukunan umat beragama.
“Sebentar lagi kita akan coba menindaklanjuti. Saya akan kumpulkan semua OPD secepatnya untuk menindaklanjuti tujuh arahan Presiden tersebut,” pungkasnya.(*)