Jawad Sirajuddin. (istimewa) Samarinda, DiswayKaltim.com – Sistem zonasi yang ditetapkan pemerintah pusat telah menimbulkan perbagai efek negatif bagi Kaltim. Salah satunya, sekolah belum dapat mengakomodasi seluruh siswa yang terdapat di zonanya. Dalam penerimaan siswa tahun ini, banyak aduan yang diterima pemerintah dari orang tua murid. Beberapa bulan yang lalu, sejumlah wali murid dari Kutai Timur mengadukan masalah ini ke DPRD Kaltim. Anak-anak itu tak dapat masuk sekolah karena sekolah di zonanya telah memenuhi kuota siswanya. Hal yang sama pula terjadi di Samarinda. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menerima berbagai aduan. Masalah ini mendapat perhatian serius dari DPRD Kaltim. Komisi IV telah duduk satu meja dengan Dinas Pendidikan Kaltim. Untuk mengevaluasi sistem zonasi. Agar tahun depan tidak muncul masalah yang sama pada saat penerimaan siswa baru. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Jawad Sirajuddin menegaskan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mesti meninjau ulang sistem zonasi. Kata Jawad, sistem zonasi tidak hanya menyulitkan anak-anak untuk masuk di sekolah di zonanya. Tak sedikit pula siswa berprestasi yang harus merelakan tak dapat masuk di sekolah yang diimpikannya. “Padahal, jika ada anak yang berprestasi dan mumpuni secara intelektual, kemudian ingin masuk SMA 1, harus kita berikan kesempatan,” katanya belum lama ini. Cara ini bertujuan membentuk generasi cerdas. Kata Jawad, sistem tersebut tak boleh menghalangi lahirnya generasi berkualitas di Kaltim. “Kalau zonasi menurut saya okelah. Itu bisa diterapkan di daerah yang sudah mapan sumber daya manusianya,” tegas Jawad. (adv/qn/boy)
Jawad Desak Pemerintah Tinjau Sistem Zonasi
Sabtu 30-11-2019,00:06 WIB
Reporter : bayong
Editor : bayong
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Jumat 20-02-2026,15:37 WIB
Beraksi saat Magrib, Maling Gasak Alat Cup Sealer Pedagang Jus di Balikpapan
Sabtu 21-02-2026,10:30 WIB
Jalan Utama 3 Kampung di Jempang Kubar Rusak, Warga Desak Perbaikan Permanen
Jumat 20-02-2026,20:35 WIB
Anggaran Pengawasan Bapokting Hilang, Disperindag Kutim Tak Bisa Pantau Lonjakan Harga
Jumat 20-02-2026,18:58 WIB
Terkendala Pasokan, Harga Bahan Pokok di Mahulu Mulai Meningkat
Jumat 20-02-2026,18:13 WIB
80 Persen Jurnalis Akui Pernah Swasensor, Isu MBG dan PSN Paling Sering Dibatasi
Terkini
Sabtu 21-02-2026,15:01 WIB
Pemkab Paser Mulai Terapkan Manajemen Talenta untuk Mengisi 3 Jabatan Eselon II
Sabtu 21-02-2026,14:16 WIB
Perusahaan Sepakat Perbaiki Jalan Bentian Besar
Sabtu 21-02-2026,12:49 WIB
Pantai Tanpa Laut di Jempang, Pesona Unik Pulau Kelapa
Sabtu 21-02-2026,11:59 WIB
Indonesia Tidak Bayar USD1 Miliar untuk Gabung Dewan Perdamaian
Sabtu 21-02-2026,11:00 WIB