Lelang Perbaikan Kawasan Rapak Dibatalkan PU, Komisi III: Kalau Ada Kecelakaan Siapa yang Tanggung Jawab?

Sabtu 09-09-2023,17:17 WIB
Reporter : Rudi Agung
Editor : Rudi Agung

Nomorsatukaltim.com - Wakil Komisi III Parlemen Balikpapan, Fadlian Noor kecewa atas batalnya tender pekerjaan perbaikan simpang Muara Rapak.

Proyek dengan dana Pagu senilai Rp 9 miliar dibatalkan Dinas PU Balikpapan. Padahal, proses lelang di LPSE sudah ada pemenang. Dalam situs LPSE, pemenang akan diberi tanda bintang berwarna kuning.

Fadlian mengaku, penanganan perbaikan jalan Muara Rapak sudah lama dianggarkan. Diusulkan Walikota Balikpapan, agar menjadi solusi rawannya kecelakaan di sekitar Simpang lampu merah Muara Rapak.

"Buat apa kami ketok anggaran di dewan kalau sudah ada pemenang tiba-tiba dibatalkan. Masyarakat harus tahu jangan berfikir anggota DPRD, Banggar, Komisi III tidak pernah perjuangkan masalah simpang Rapak. Kami sudah berjuang," kata Fadlian Noor, Sabtu (9/9/2023).

Disampaikannya, paket pekerjaan jalan Muara Rapak baru dilelang bulan Agustus 2023 lalu. Setelah terpilih pemenang tender justru dibatalkan oleh Dinas PU Balikpapan.

Waktu yang mepet, menjadikan proses tender ulang tidak dapat dilakukan. Anggaran Rp 9 miliar yang sudah dialokasikan tak dapat terealisasi tahun ini.

"Dilelang injury time terus dibatalkan. Waktunya gak keburu untuk melelang ulang, kesalahan siapa. Kesalahan dinas kenapa bisa jadi begitu," ungkapnya.

Fadli mengingatkan, anggaran Rp 9 miliar yang dialokasikan untuk pekerjaan muara Rapak, salah satu solusi atas tragedi kecelakaan maut simpang lampu merah di sana.

Pemkot Balikpapan sebenarnya ingin agar simpang Muara Rapak dibangun flyover sesuai keinginan masyarakat. Flyover tidak disetujui pemerintah pusat.

"Terus terjadi kecelakaan di Muara Rapak siapa yang mau tanggung jawab. Siapa yang mau dituntut. Walikota, dinas terkait mau tanggung jawab," tanya Fadlian Noor.

"Masyarakat harus tahu ini. Pemerintah sudah menganggarkan. Kenapa tidak dilaksanakan. Ini menyangkut nyawa orang banyak," ungkap Wakil Ketua Komisi III itu.

Lebih jauh, politisi PDIP itu meminta agar dinas terkait bisa mengedepankan keinginan masyarakat. Dibatalkannya lelang oleh Dinas PU Balikpapan akan menjadi penilaian buruk di masyarakat.

"Sudah sering saya dengar kejadian di PU menang lelang dibatalkan. Kesannya nanti seolah membackup," ungkapnya.

"Jangan sampai dugaan masyarakat dinas terkait bermain mengawal salah satu pengusaha" tandas Fadlian Noor.

Terpisah, saat media ini mencoba mengkonfirmasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan, Rita Latif tak memberi respon.

Tags :
Kategori :

Terkait