Nomorsatukaltim.com - Badan Pusat Statistik bakal menghelat Sensus Pertanian atau SP 2023, yang digelar nasional pada 1 Juni -31 Juli 2013. Sensus ini bertujuan memperoleh data pertanian terkini yang lengkap dan akurat. Sekaligus untuk mengetahui peta terkini struktur pertanian di Indonesia.
Kepala BPS Suryamin mengatakan alokasi anggaran untuk SP 2023, sebesar Rp 1,59 triliun. Anggaran tersebut tersebar di lebih 500 satuan kerja di seluruh Indonesia.
"Sensus ini mencakup seluruh usaha pertanian di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, pada rumah tangga maupun perusahaan," ujar Suryamin, dikutip pada Selasa (22/5/2023).
Ia menjabarkan, sensus ini terdiri dari beberapa kegiatan. Pertama, melakukan pendataan lengkap pada seluruh rumah tangga pertanian dan seluruh perusahaan yang bergerak di bidang pertanian.
Langkah ini untuk mendapat gambaran lengkap mengenai jumlah rumah tangga maupun perusahaan yang bergerak di bidang pertanian.
Setelah mendapatkan jumlah itu, kegiatan kedua adalah mendata pendapatan petani dengan sampel lebih dari 100 ribu rumah tangga.
Ia menjelaskan kegiatan pendataan pendapatan petani dilakukan pada November tahun ini. Pendataan tersebut bertujuan memberikan gambaran kepada pemerintah tentang berapa besar pendapatan petani selama sebulan.
Menurutnya jika hasil sensus menunjukkan pendapatan petani rendah, maka pemerintah bisa menyiapkan beberapa strategi untuk menyejahterakan petani.
“Salah satu tujuan sensus adalah memberikan data yang lengkap kepada pemerintah. Jika petani berpenghasilan rendah, maka pemerintah bisa membantu,” jelasnya.
Ia menyebut jumlah tenaga sensus yang diturunkan dalam kegiatan ini sebanyak 250 ribu petugas. Tenaga sensus menggunakan dua metode, yakni door to door. Sensus dilakukan dengan cara mengunjungi setiap rumah tangga yang masuk ke dalam blok sensus.
Metode kedua, snowball. Sensus ini dilakukan dengan cara mengunjungi rumah tangga pengelola usaha pertanian dan rumah tangga usaha jasa pertanian berdasarkan informasi dari berbagai narasumber.
Data yang harus dikumpulkan BPS, tegasnya, harus benar benar valid, meliputi luas lahan, jenis lahan, jenis tanaman tahunan, jenis tanaman semusim.
Termasuk jenis lahan menurut irigasi, jumlah ternak yang dikuasai rumah tangga, serta tujuan utama usaha pertanian. "Khusus di bidang kehutanan, antara lain meliputi jenis tanaman dan banyaknya tanaman," terangnya.
“Mohon doanya mudah-mudahan SP ini berjalan lancar, sehingga kami bisa melanjutkan SP ini tahun depan," harapnya.
Diwartakan media ini, sebelumnya, Jokowi ingin pelaksanaan sensus pertanian tidak dilakukan dalam waktu 10 tahun sekali. Namun, ia ingin jangka waktu pelaksanaan sensus itu dipersingkat.
“Mestinya setiap lima tahun. Biayanya juga tidak banyak, mungkin Rp 3 triliun,” ujar Jokowi, saat memberi sambutan acara pencanangan pelaksanaan sensus pertanian 2023, Senin, (15/5/2023) pekan lalu.
Ia menegaskan dana Rp 3 triliun bukan persoalan bagi pemerintah untuk menghelat sensus pertanian. Sebab, sektor pertanian sangat penting lantaran menyangkut kemaslahatan hidup orang banyak. (*/ Bst)