BPJS Kubar Bantah Isu BSU Rp900 Ribu Cair Awal 2026, Pekerja Diminta Waspada Hoaks

KUTAI BARAT, NOMORSATUKALTIM – Isu pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900 ribu pada Januari–Februari 2026 yang ramai beredar di media sosial dipastikan belum memiliki dasar resmi. 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kutai Barat (Kubar) menegaskan hingga saat ini belum ada kebijakan maupun keputusan pemerintah pusat terkait penyaluran BSU tahun 2026.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kutai Barat, Fajar Mahda Akhmad, menyampaikan bahwa informasi yang beredar luas di berbagai platform digital tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Ia memastikan, baik BPJS Ketenagakerjaan pusat maupun kementerian terkait belum mengeluarkan ketetapan apa pun mengenai BSU 2026.

BACA JUGA: Tahun Ini, BRI Sudah Salurkan BSU kepada 3,76 Juta Penerima Senilai Rp2,25 Triliun

BACA JUGA: Siap-Siap, 13 Ribu Pekerja di Kutim Akan Terima BSU Rp 600 Ribu dari Pemerintah

“Perlu kami tegaskan, sampai sekarang belum ada informasi resmi terkait BSU 2026. Tidak ada keputusan dari pemerintah pusat maupun BPJS Ketenagakerjaan mengenai pencairan bantuan tersebut,” kata Fajar, Senin (12/1/2026).

Fajar menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan di daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan, mengumumkan, apalagi menyalurkan program bantuan seperti BSU tanpa adanya arahan dan regulasi resmi dari pemerintah pusat. 

Oleh karena itu, seluruh kabar yang menyebutkan adanya pencairan BSU Rp900 ribu pada awal 2026 dipastikan masih sebatas isu.

Menurutnya, pengalaman penyaluran BSU pada tahun-tahun sebelumnya sering dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi keliru. 

BACA JUGA: Baznas Berau Dorong Kemandirian Mustahik Lewat Bantuan ZCD Z-Motor dan Rumah Layak Huni

BACA JUGA: 7.107 Warga Kurang Mampu Terima Bantuan Beras dari Pemkab Kutai Barat

Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan, harapan palsu, bahkan kerugian bagi pekerja.

“Kami khawatir informasi seperti ini dimanfaatkan pihak tertentu. Maka dari itu, kami minta masyarakat, khususnya para pekerja, untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya,” ujarnya.

Sumber: