Cadangan Beras Pemerintah Tersisa 230 Ribu Ton

Nomorsatukaltim.com - Perum Bulog mencatat cadangan beras pemerintah hanya tersisa 230 ribu ton. Sedangkan target serap CBP tahun ini sebesar 2,4 juta ton. Cadangan beras yang minim ini terjadi di tengah kebutuhan besar operasi pasar dan rencana penyaluran program bantuan sosial. Namun Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, mengklaim telah optimal menyerap gabah dan beras petani. Ia menargetkan pihaknya bisa menyerap pasokan sebanyak 1,7 juta ton atau 70 persen dari target pengelolaan CBP tahun 2023 sebanyak 2,4 juta ton. "Sekarang kita serap terus, harus mencapai target. Saya di bantu Satgas Pangan, TNI, semua membantu. Nanti dikira Bulog tidak mau nyerap, padahal tidak begitu," ujar Budi, dikutip Senin (20/3/2023). Ia menegaskan penyerapan produksi dalam negeri menjadi kepentingan negara.  Sebab, CBP digunakan untuk kebutuhan operasi pasar serta bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu. Menurutnya, acuan baru harga pembelian pemerintah (HPP) yang telah dinaikkan pemerintah sebagai tolok ukur Bulog menyerap produksi lokal telah membantu. Ia bilang, Bulog mulai bisa bersaing dengan produsen swasta yang bisa menawar harga gabah petani lebih mahal. Budi menyatakan hal mahal tidak masalah. “Bulog menyerap itu biayanya juga dari negara, jadi tidak ada keraguan. Yang penting satu, jumlah produksinya mencukupi," paparnya. HPP untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani telah dinaikkan dari Rp 4.200 per kg menjadi Rp 5.000 per kg. Untuk gabah kering giling di penggilingan naik menjadi Rp 6.200 per kg dari Rp 5.250 per kg. Adapun harga beras medium di gudang Bulog juga naik dari Rp 8.300 per kg menjadi Rp 9.950 per kg. Bulog optimistis mampu menyerap produksi pada panen raya kali ini. Data Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik mencatat, potensi produksi beras bulan Maret mencapai 5,27 juta ton. Sedangkan April sebanyak 3,51 juta ton. Adapun rata-rata konsumsi bulanan sekitar 2,5 juta ton. Deputi Bidang Ketersediaaan dan Stabilisasi Pangan, NFA, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan, berdasarkan data itu pemerintah masih meyakini produksi dalam negeri cukup menambah pasokan beras Bulog saat ini. Ia mengakui pemerintah tidak bisa mengarahkan agar petani menjual hasil produksinya kepada Bulog. Namun dengan kenaikan HPP dan produksi yang diyakini melimpah, Bulog mampu memenuhi gudang-gudangnya dari hasil penyerapan dalam negeri. "Beberapa daerah sudah panen, perkiraan puncak tingginya di akhir Maret dan awal April. Jadi kita tetap mengharapkan Bulog tetap memenuhi di bulan-bulan musim panen ini," ujarnya. Rencana Impor Masih Dipertimbangkan Di sisi lain, Kementerian Pertanian masih belum memutuskan kebijakan impor beras. Kementan yakin, stok dan prediksi panen masih mencukupi kebutuhan dalam negeri. Menurut Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, kebijakan jadi tidaknya impor beras tidak hanya memperhitungkan ketersediaan stok. Namun harga, masa tanam dan panen juga menjadi pengaruh apakah kebijakan impor beras akan diambil. "Kalau dilihat dari sisi produksi cukup seharusnya. Namun lantaran ada pergerakan, harga akan mempengaruhi keputusan impor atau tidak," ujar Harvick, Senin (20/3/2023). Harvick mengatakan, Kementan masih akan meminta restu dari Komisi IV DPR perihal impor beras ini. Menurutnya, pemerintah masih berkordinasi dengan semua pihak perihal ketersediaan beras. "Kita juga bicara tata niaga beras dengan Bulog. Kita teliti lagi semuanya. Semoga semua ketersediaan cukup untuk Ramadhan dan lebaran tahun ini," jelas Harvick. Badan Pangan Nasional memastikan opsi impor beras belum akan dieksekusi sampai semua gabah dalam negeri terserap. Pemerintah bakal membuka kembali keran impor bila cadangan beras pemerintah tetap minim dan tak bisa dipenuhi produksi dalam negeri. Namun, Badan Pangan Nasional menegaskan, pemerintah akan memantau perkembangan produksi dalam negeri pada puncak panen raya Maret-Mei sebelum impor diputuskan. "Kita mengutamakan produksi dalam negeri, kita akan hitung tiga bulan lagi, apakah cukup? Kalau cukup ya sudah tidak ada diskusi impor lagi. Tapi kalau tidak cukup kita antisipasi," ujar Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, akhir pekan lalu. Sejauh ini, tercatat total cadangan beras Perum Bulog hanya 230 ribu ton terdiri dari cadangan beras pemerintah dan beras komersial. Dengan stok yang minim itu, Bulog telah ditugaskan menyalurkan bantuan sosial kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat selama tiga bulan dengan perkiraan kebutuhan total 640 ribu ton. (*/Ant)