Rumah Layak Huni Bukan Mimpi

Data backlog--kebutuhan perumahan--di Kalimantan Timur masih tinggi. Per 2019 kebutuhan rumah mencapai 9.469 unit. Pun di antaranya yang tak layak huni. Angkanya mencapai lebih dari 4.000 unit. Gubernur Isran Noor memahami itu. Tahun 2021 Isran mengeluarkan Pergub yang melibatkan dana CSR perusahaan guna membantu membangun rumah layak. Bagaimana perkembangannya kini?

---------------- MEMILIKI hunian yang layak menjadi impian semua orang. Pemprov Kaltim bakal mewujudkan itu melalui program Rumah Layak Huni (RLH). Gubernur Isran Noor berkomitmen sekali untuk mewujudkannya. Menjadikan program prioritas. Tentu Pemprov Kaltim tak sendiri. Perusahaan besar yang telah lama eksis diminta untuk membantu. Pun begitu dengan Perusahaan Daerah (Perusda). Menurut Isran, dana CSR perusahaan di Kaltim nilainya dapat mencapai Rp 500 miliar. Dengan dana sebesar itu diperkirakan dapat membangun sebanyak 35 ribu rumah layak huni hingga wilayah pedalaman Kaltim. “Saya sudah meminta kepada perusahaan-perusahaan untuk tahun 2022-2023 dana CSR dihentikan untuk kepentingan lainnya, kecuali rumah layak huni,” ujar Isran Noor ketika peletakan batu pertama pembangunan RLH di Kelurahan Lamaru, Balikpapan akhir Juli 2022 lalu. Gubernur Isran berpendapat, dana CSR pembangunan rumah layak huni memang lebih besar daripada program sosial, pendidikan maupun bidang kesehatan. Namun manfaatnya akan lebih bernilai serta berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat penerima program. Apalgi backlog (kebutuhan rumah) perumahan di Kaltim tiap tahun semakin meningkat. “Hitung-hitungan saya, kalau dana CSR sekitar setengah triliun itu dibangun RLH, maka berapa ribu orang yang bisa menikmati dan meningkat kualitas hidupnya,” kata Isran. Isran pun menuangkan komitmennya dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim 27/2021 tentang Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Program RLH sendiri dibagi menjadi dua kategori. Rehabilitasi dan bangun baru. Untuk rehabilitasi, pemprov menargetkan 5.000 rumah. Sementara untuk bangun baru ada 508 rumah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumaan Rakyat (PUPR) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firanda menjelaskannya secara rinci. Untuk rehabilitasi sekitar 5.000 unit rumah akan mendapatkan kesempatan. Dimana setahun ada sekitar 1.000 rumah yang direhab dan tersebar di seluruh kabupaten/kota. Aji memerkirakan setiap kabupaten/kota mendapat jatah 100-150 rumah untuk direhabilitasi. Untuk nominalnya sendiri satu rumah dianggarkan sekitar Rp 25 juta. “Kalau dikali 1.000 rumah per tahun berarti anggarannya sekitar Rp 25 miliar untuk rehabilitasi,” ulasnya. Adapun tahun ini ada sebanyak 1.448 rumah yang akan direhabilitasi. Targetnya untuk tahun ini ada sekitar 4.039 unit rumah yang akan direhabilitasi. Itu untuk rehabilitasi. Khusus bangun baru program itu diperbantukan melalui CSR sejumlah perusahaan. Jumlahnya ada 500 unit yang bakal dibangun, dimana pada 2023 ada sekitar 258 unit yang akan dibangun. Harga satuannya mencapai Rp 100 juta. Dibagi merata di seluruh kabupaten/kota, dimana masing-masing kebagian 50 unit. Tipe yang dibangun yakni tipe 45 jenis kayu dan 35 untuk jenis beton. Kata Aji, khusus rumah kayu akan dibangun di daerah non perkotaan. Karena menurutnya rumah jenis kayu dirasa kurang cocok untuk lingkungan perkotaan. Progam RLH ini memang dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu. Tapi tidak semua masyarakat menengah ke bawah bisa menerima. Pemprov katanya sudah membentuk tim verifikasi dan validasi. Untuk menentukan kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari program RLH. Seperti berpenghasilan rendah, kondisi rumah sudah tidak layak, memiliki tanah dan lahan tidak boleh disewa atau pinjam pakaikan. Verifikasi itu dilakukan masing-masing kabupaten/kota baru diteruskan ke pemprov. Sebagai catatan, Pemprov Kaltim memiliki program penanganan 25.000 unit rumah layak huni untuk masyarakat kurang mampu. Untuk realisasinya pemprov melakukan rehabilitasi rumah per tahun sebanyak 5.000 unit, dengan anggaran dari APBD provinsi. Baca Juga :  Pemrpov Kaltim Akan Seleksi Penerima Rumah Layak Huni, Ini Syaratnya.. REI Kaltim Siap Bantu Program RLH Jika Dilibatkan Perbankan Mendanai, Kodam Membangun Sejumlah perusahaan siap membangun Rumah Layak Huni (RLH) yang menjadi program prioritas Pemprov Kaltim. Bankaltimtara satu di antaranya. Keterlibatan Bankaltimtara tersebut lantaran mengikuti Pergub Kaltim 27/2021 tentang Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Berdasarkan itu maka perusahaan diminta berpartisiasi membantu membangun RLH. Demikian kata Pemimpin Departemen Hubungan Korporasi Bankaltimtara, Kenda Satya. Pertanyannya, kenapa Bankaltara memilih untuk berpartisipasi membangun. “Kami milik provinsi dan kabupatena/kota. Mereka tanam modal di sini, makanya kami sebagai bagian dari pemda diharapkan peran sertanya bisa membantu program rumah layak huni itu,” jelasnya. Peran Bankaltimtara sendiri sudah dimulai sejak Agustus lalu. Di mana perbankan ini bersedia membangun 30 unit RLH selama dua tahap. Tahap pertama 15 unit, tahap kedua pun demikian. “Akan direalisasikan Januari 2023,” tambahnya. Alasannya karena Bankaltimtara saat ini sedang melengkapi proses administrasi hingga keuangan. Untuk jenisnya sendiri ada dua. Kayu dan beton. Masing-masing bangunan harganya sama. Rp 115 juta per unit. Dimana beton akan dibangun dengan tipe 36, sedangkan kayu tipe 45. “Kami berikan pendanaan atau modal untuk pembangunannya, untuk spesifikasi sudah ditentukan oleh pemprov.” Dengan kata lain, Bankaltimara tidak ikut membangun. Yang membangun adalah pemprov bekerjasama dengan Kodam VI Mulawarman. Nantinya pendanaan hanya di satu rekening atas nama Kodam. Sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan, Kodam VI Mulawarman yang tindaklanjuti. Lantas, kenapa Bankaltimtara tidak mau membangun sendiri? Sebenarnya kata Kenda, pemprov sudah memberi keleluasan untuk membangun dan menentukan sendiri titiknya. Tapi, pihak bank kembali menyerahkan ke pemprov. Alasannya, jika harus menentukan lokasi termasuk membangun, maka pihak bank harus lakukan verifikasi sendiri di lapangan. Padahal proses tersebut butuh waktu yang tidak sebentar. Di samping itu, pihak bank juga belum mengetahui indikator penerima bantuan tersebut. “Parameternya seperti apa, itu yang kami belum paham. Sementara di pemprov sudah ada tim verifikasi dan validasi sendiri, jadi kami serahkan kembali kepada pemprov. Kami hanya support sebagai sponsor,” lugas Kenda. Sebanyak 15 unit rumah pada periode pertama akan dibangun bertahap. Targetnya triwulan pertama 2023 akan direalisasikan. Apakah setelah triwulan pertama itu akan lanjut dibangun? Belum tentu kata Kenda. Dengan kata lain, 30 unit tersebut tidak serta merta tuntas selama satu tahun. “Sebab program ini kan tidak punya parameter waktunya.” Lagi pula Bankaltimtara ingin program ini bisa berjalan kontinyu. Bisa saja pada periode triwulan keempat atau lainnya akan dilanjutkan. Tergantung kebutuhan dananya. Jika dana sudah masuk ke rekening Kodam VI Mulawarman, maka rumah siap dibangun. “Informasi yang kami terima ada 508 unit yang akan dibangun di Kaltim. 30 unit kami dari angka 508 itu,” imbuh Kenda. (*/boy/dah)