Tahun 2023, DPRD Paser ingin Pemkab Prioritaskan Rehabilitasi Gedung Sekolah

  Paser, nomorsatukaltim.com - Masalah fasilitas dan penunjang pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah dari Pemkab Paser. Bahkan, persoalan ini kembali disampaikan dan dimasukkan ke dalam laporan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Paser dalam paripurna persetujuan DPRD Paser terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD tahun anggaran 2023. Hal itu disampaikan Anggota Banggar DPRD Paser, Indra Pardian. Ia mengemukakan kalau hingga saat ini masih terdapat sekolah di Kabupaten Paser yang terbuat dari kayu dan jumlah siswanya melebihi kapasitas. Antara lain SD Negeri 015 Tanah Grogot dan SD Negeri 012 Batu Engau. "Karena itu kami meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih memprioritaskan kegiatan rehabilitasi terhadap gedung sekolah yang ada," tegas Indra Pardian, Rabu (9/11/2022). Selain itu kata Indra, DPRD juga mendesak Pemkab Paser untuk melakukan penambahan ruang kelas baru. Ia juga berharap adanya program satu guru satu laptop, bukanlah alasan untuk tidak memperhatikan fasilitas belajar-mengajar. "Terkait kebijakan satu guru satu laptop, jangan sampai mengabaikan kebutuhan infrastruktur pendidikan," sambungnya. Pembahasan lain yang juga disampaikan terkait pemberian hibah pada Politeknik Negeri Samarinda dalam rangka untuk kegiatan operasional di Kampus Paser. Dikatakan Indra, DPRD meminta pemerintah daerah agar melakukan evaluasi secara menyeluruh. "Baik itu terhadap kebutuhan sarana dan prasarana kampus," terangnya. Begitupun dengan kebutuhan dosen dan tenaga pendidiknya. Sehingga kedepan proses persiapan dalam rangka pendirian Politeknik Negeri Paser, dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. DPRD Paser juga meminta kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Seluruh Pengguna Anggaran, untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran dan realisasi progres fisik pada semester pertama 2023 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. "Sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan keempat. Yang mana hal ini akan berpotensi terhadap penurunan kualitas pekerjaan, serta kecenderungan penumpukan pencairan anggaran diakhir tahun," pintanya. Secara keseluruhan terdapat 14 laporan hasil pembahasan yang disampaikan Indra Pardian. Diantaranya: optimalisasi penyerapan anggaran, perubahan dan penyesuaian jumlah dana transfer pusat ke daerah, alokasi anggaran kesehatan minimal 10 persen dari APBD diluar gaji, kemudian peningkatan status Rumah Sakit Pratama di Desa Kerang Kecamatan Batu Engau menjadi Rumah Sakit Umum kelas D. Juga kegiatan pembangunan dan rehabilitasi prasarana olahraga dan pengadaan sarana olahraga di Kabupaten Paser, adanya aset-aset Pemkab Paser yang saat ini kondisinya terbengkalai dan tidak dimanfaatkan, penetapan Standar Satuan Harga (SSH), Standar Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), dan Analisis Standar Belanja (ASB). Juga alokasi anggaran untuk jaminan sosial bagi pekerja rentan di Kabupaten Paser, serta pengalokasian anggaran yang tersedia dengan lebih selektif untuk program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta terkait tema pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2023, yakni pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. "DPRD meminta agar kegiatan dan anggaran yang direncanakan pada 2023 nanti dapat mendukung tema pembangunan di atas dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, serta diharapkan dampaknya dapat meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor Pertanian di Kabupaten Paser," tandas Indra. (adv/asa)