Partisipasi Pilkades Kutim Tinggi, Bupati Apresiasi

KUTIM, nomorsatukaltim.com – Pelaksanaan Pilkades di Kutai Timur (Kutim) berjalan lancar. Bahkan jumlah partisipasi pemilih dilaporkan meningkat. Berdasarkan hasil laporan para camat kepada Bupati Kutim. Pemantauan pelaksanaan Pilkades ini hanya dilakukan secara virtual. Dengan meminta laporan dari pihak kecamatan. Agenda itu berlangsung di Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kutim, Senin (18/10/2021) siang. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman mengatakan, dari laporan yang ia terima, Pilkades kali ini memiliki tingkat partisipasi yang lebih baik. Walaupun belum terukur secara tepat, tapi tiap desa rata-rata tingkat pemilih mencapai 70 persen. Baca juga: Hari Ini Pilkades Kutim, Bupati: Gunakan Hak Suara “Jadi kami bersyukur sekali, kali ini partisipasi pemilih lebih baik,” ucap Ardiansyah kepada nomorsatukaltim.com - Disway News Network (DNN). Ia melanjutkan, biasa hajatan Pilkades ini tidak begitu digandrungi pemilih. Kalah jauh dibanding pesta demokrasi seperti Pilkada dan Pileg. Namun kali ini, dengan tingkat partisipasi yang lebih baik akan melahirkan pemimpin yang baik pula. “Biasanya orang cukup cuek dengan Pilkades. Namun kali ini sedikit berbeda dan ada peningkatan,” imbuhnya. Baca juga: KPU PPU Penuhi Logistik Pilkades Serentak Selain itu, tim pelaksana Pilkades juga mengantisipasi berbagai kendala di lapangan. Sehingga bisa menekan tingkat kerawanan selama berlangsungnya Pilkades. Terutama terkait dengan jumlah pemilih. “Jadi ditetapkan yang boleh mencoblos adalah orang yang sudah terdaftar sebagai pemilih. Aturan mainnya sudah ditetapkan seperti itu,” tuturnya. Sementara itu anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman juga angkat bicara. Menurutnya, kali ini Pilkades berjalan lancar. Hanya ada beberapa daerah yang cukup sepi pemilih karena diareal perusahaan. “Tadi juga pak bupati sudah menginstruksikan kepada perusahaan untuk memberikan ruang kepada karyawan yang ingin mencoblos,” ucap Faizal. Politisi PDIP ini juga berharap jika hasil dari Pilkades ini bisa segera dilantik. Sebab hal ini berkaitan dengan pelaksanaan APBDes. Karena jika berlarut-larut, dapat dipastikan serapan anggaran desa juga bakal mandek. “Semoga bisa cepat dilantik dan pelaksanaan APBDes juga tidak berlanjut,” tandasnya. (bct/zul)