SAMARINDA, nomorsatukaltim.com - Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor kembali mengungkit peran besar Benua Etam bagi pembangunan bangsa. Kaltim disebut telah berkontribusi menyokong perekonomian negara, dengan kekayaan sumber daya alamnya sejak era kemerdekaan. Upaya meminta tambahan Dana Bagi Hasil.
Pernyataan itu kali ini diutarakan gubernur di hadapan masyarakat Kabupaten Paser pada lawatannya ke wilayah selatan Kaltim akhir pekan kemarin.
Kepada masyarakat, Isran berkata, bahwa tidak lah kurang anugerah yang diberikan Tuhan untuk Kaltim. Kekayaan alam daerah ini terhampar di bawah laut, di perut bumi hingga di permukaan tanah.
"Kita diberikan kesuburan. Ada batu bara, ada minyak dan gas bumi, ada kelapa sawit. Dan itu luar biasa manfaatnya bagi bangsa dan negara kita," bilangnya ketika berbicara dari puncak Gunung Embun, Kabupaten Paser, Jumat (15/10) pagi.
Kaltim, katanya, beruntung karena dikaruniai kekayaan berupa komoditi yang diperlukan oleh dunia. Terbukti ketika sejumlah negara di belahan dunia lain mengalami krisis energi listrik, Kaltim justru mendapat keuntungan berlipat dari kejadian tersebut.
Melonjaknya harga dan permintaan terhadap komoditas batu bara, migas dan crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit akhir-akhir ini menjadi hikmah bagi Kaltim, sebut Isran Noor.
"Informasi terbaru yang saya dapat, harga batu bara sudah menyentuh 280 dolar per metrik ton. Bayangkan. Kini sedang terjadi krisis energi di beberapa wilayah dunia. Terutama Inggris dan China. Kita justru yang dapat berkahnya. PT Kideco (perusahaan tambang) di Paser, tinggal kipas-kipas (uang)."
Demikian pula dengan komoditas kelapa sawit, tambahnya. "Kemarin saya lihat dalam perjalanan, terpampang tulisan di pinggir jalan, ada yang membeli TBS seharga Rp 2.320 per kilogram. Bayangkan itu. Tidak pernah dalam sejarah harga TBS setinggi itu. Tapi hari ini, itu terjadi," beber Isran Noor dilansir Disway Kaltim.
Tak kalah mencengangkan, harga komoditas ekspor andalan Kaltim sejak dahulu, yang tengah melambung tinggi ialah minyak dan gas bumi. Yang memberi berkah berlipat bagi provinsi ini dalam upaya pemulihan ekonomi setelah dihajar pandemi COVID-19.
"Harga minyak kita sekarang di atas 85 dolar per barel. Bayangkan itu. Dan itu semua dihasilkan oleh Bumi Kalimantan Timur. Artinya apa, kita ini diberikan karunia yang tidak ternilai. Maka, Tidak ada pilihan lain bagi rakyat dan bangsa kita selain bersyukur kepada Allah SWT," imbuh mantan Bupati Kutai Timur.
Kalimantan Timur, dilanjutkan Isran, merupakan daerah penghasil minyak terbesar di republik ini. Itu sudah terjadi sejak era kemerdekaan. Hasil dari eksploitasi energi fosil itulah yang disebut-sebut sebagai sumbangan terbesar provinsi ini sebagai sumber dana pembangunan negara.
Sementara (sumbangan) negara (ke Kaltim) kata Isran, "ada juga sumbangannya. Tapi belum banyak. Bagi Kaltim belum banyak. Karena luar biasa kekayaan kita ini," klaimnya.
Karenanya, Isran berkata, Kaltim masih menyimpan sekitar 6,5 persen penduduk miskin dan total sekitar 4 juta populasinya. Maka, menurutnya, perlu kerja semua pihak, untuk turut merasakan kondisi masyarakat bawah. Perlu kebersamaan untuk membangun daerah ini.
"Yaitu kita sama-sama antara pemerintah dan masyarakat, juga begitu dengan pengusaha-pengusaha. Untuk membantu meringankan beban masyarakat," ujar gubernur.
Tak hanya berbangga dengan kekayaan SDA migas, batu bara dan kelapa sawit, Isran juga mengunggulkan kekayaan daerah ini dari hasil sektor kehutanan. Yang juga tak diragukan sumbangsih dan keterlibatannya dalam pembangunan negara.
"Tahun 1971 Kaltim penghasil kayu terbesar, terbaik dan termahal di dunia. Kalau itu dikatakan jasa Kaltim kepada negara, boleh. Dikatakan sebagai yang memberikan manfaat kepada bangsa, boleh," ucap bekas ketua Apkasi.
"Gedung Manggala Wanabakti di Jakarta itu, gedung kehutanan, itu adalah gedung yang dibangun oleh para pengusaha kayu asal Kalimantan Timur. Sampai sekarang, gedung Manggala Wanabakti merupakan gedung yang terbaik, terindah, dari sisi interiornya. Itu bukan dari APBN. Tapi dari para pengusaha kayu di Kaltim," klaim Isran Noor lagi.
Dari situlah, katanya, "saya mau menggambarkan, bahwa peran wilayah Kaltim bagi bangsa dan negara ini cukup besar." imbuhnya.
Kepala daerah yang suka guyonan ini kemudian menjelaskan, bahwa pada kenyataannya memang, berdasarkan UUD 1945, diterangkan bahwa kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah negara ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
"Dan ini kita sadari. Jadi kita harus tulus ikhlas. Batu bara, migas, minyak sawit dan kayu kita diekspor keluar untuk menopang perekonomian negara kita. Karena memang berdasarkan undang-undang seperti itu," ucapnya.
DIPILIH IKN KARENA RUKUN
Gubernur tak luput membanggakan ketenteraman yang terjalin antara masyarakat Kaltim dengan para pendatang yang bekerja untuk sektor-sektor produksi penopang ekonomi tadi.
Yang disebut sebagai pertimbangan terbesar pemerintah pusat dalam memutuskan pemindahan ibu kota negara ke wilayah provinsi ini.
"Saya bangga juga kepada masyarakat Kaltim. Yang menerima semua orang dari manapun datang. Mau dari Jawa, Sumatera, NTT, Sulawesi, Papua, Maluku, kita terima. Tidak ada di sini penolakan masyarakat."
"Saya tidak mau menyebut provinsi lain di Kalimantan. Sering terjadi konflik SARA. Kita nda pernah terjadi, kita pelihara dengan baik Kaltim," katanya kepada masyarakat Paser.
"Oleh sebab itu mungkin itulah apresiasi negara, Kalimantan Timur akan dijadikan Ibu Kota Negara baru. Karena kondusivitas dari pada masyarakatnya begitu. Tidak pernah terjadi konflik antar suku, agama dan RAS, tidak pernah terjadi,"
Isran mengatakan, investasi apapun yang masuk ke Kaltim, dari manapun asal perusahaannya, dapat berusaha dengan baik dan aman. Hampir tak pernah mendapatkan gangguan dari masyarakat.
"Apalagi di Paser sini, tidak ada yang begitu. Yang ada jauh di sana. Itu semua tanda-tanda sebuah keharmonisan, keikhlasan masyarakat di sini. Kalau yang berkelahi satu dua orang itu biasa," sebut gubernur.
MERAWAT LINGKUNGAN
Kebanggaan Gubernur Kaltim, Isran Noor tak cukup sampai di situ. Ia bercerita, belum lama ini Kaltim menerima penghargaan luar biasa dari Bank Dunia, atas komitmen menjaga keberlangsungan lingkungan.
Dana kompensasi diberikan Bank Dunia atas keberhasilan Kaltim menurunkan emisi karbon.
Ia menyebut, bahwa hutan hujan tropis di Kaltim telah mencapai angka minimal serapan karbon.yakni sebesar 26 juta ton ekuivalen karbondioksid. Kompensasinya, dikatakan mencapai USD 120 juta.
"Itu semua hanya di Kaltim. Tidak ada di daerah lain. Karena kita bisa memelihara lingkungan kita. Hebat luar biasa Kaltim itu."
"Bayangkan tidak pernah kita mimpikan. Tidak pernah kita harap-harapkan. Dapat kompensasi sebesar itu. 120 juta dolar lebih kurang Rp 144 miliar," imbuhnya.
Bahkan menurutnya, capaian terasebut bukanlah karena dibuat-buat, melainkan hasil perhitungan pengurangan emisi gas buang berbanding jumlah tutupan lahan
"Kalau kita pelihara lagi. Pasti tambah bagus." "Jadi ternyata banyak manfaat yang didapatkan oleh bangsa dan negara dari masyarakat Kaltim khsususnya," tutup Isran.
DBH DITAMBAH
Dalam berbagai kesempatan, Isran Noor menuntut pemerintah pusat meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari migas. Tuntutan itu sebagai perjuangan keadilan pembagian keuangan dari pusat ke daerah sama rata atau 50 persen berbanding 50 persen.
Berdasarkan daftar alokasi transfer dana transfer ke daerah tahun anggaran 2021 Kementerian Keuangan, tahun ini Kaltim hanya menerima Rp 7,9 triliun. Jumlah itu dibagi ke seluruh daerah dengan porsi berbeda.
Selain Isran Noor, para pejabat di Kaltim, kompak mengusulkan kenaikan DBH. Wakil Gubernur Hadi Mulyadi secara khusus meminta anggota DPR RI dari Dapil Kaltim memperjuangkan kenaikan DBH.
“DBH minyak dan gas bumi (Migas) maupun sumber daya alam yang diterima Kaltim hanya 15,5 persen. Selayaknya DBH untuk Kaltim bisa diperbesar atau ditingkatkan lagi,” kata Hadi Mulyadi dalam pernyataan resmi.
Permintaan itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja komisi IX DPR RI ke Kaltim, Jumat (8/10). Menurut Hadi Mulyadi, APBD yang diterima Kaltim belum pernah lebih Rp15 triliun, paling tinggi Rp 14 triliun, sementara 6 provinsi di Pulau Jawa mendapatkan ratusan triliun.
Sementara Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Muhammad Sa’bani mengharapkan keseimbangan data dan transparansi pusat terkait DBH.
“Selama ini data DBH di pusat, sementara daerah tinggal menerima. Oleh karena itu kita minta pusat bisa transparansi dan ada keseimbangan data, sehingga kita bisa menghitung sama-sama. Berapa angka yang wajar untuk kita (Kaltim) terima,” kata Sa’bani usai mengikuti Diskusi KPK RI tentang kajian dana transfer daerah, (13/8/2021).
“Namun demikian, kita juga melakukan komunikasi lebih pada formal, tidak pada lobi-lobi yang tatap muka. Hanya saja bagian tertentu di DBH ini, datanya sepenuhnya di pusat. Jadi kita tinggal terima, dan KPK RI nantinya akan memberikan catatan dari hulu ke hilirnya. Bagaimana mekanisme yang sebaiknya berimbang antara pusat dan daerah dalam transfer DBH,” kata Sa’bani didampingi Kepala Bapenda, Kepala BPKAD dan Inspektur Inspektorat Kaltim.
Dukungan permintaan kenaikan DBH juga disuarakan akademisi. Pengajar Universitas Mulawarman, Nasrullah menilai sejauh ini rakyat Kaltim cenderung hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri.
Yang artinya belum secara maksimal merasakan hasil alam yang dieksploitasi dalam kaitannya dengan kesejahteraan. Oleh karenanya, Nasrullah menilai bahwa kebijakan afirmatif memang perlu diterapkan di Kaltim.
“Kalau perlu (pembagiannya) 60:40 (pusat dan daerah) atau bahkan 70:30. Sudah terlalu lama Kaltim seperti anak ayam yang kelaparan di lumbung padi,” sebut Nasrullah, (23/8/2021).
Menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya ini, keadilan redistribusi hasil sumber daya alam mesti berpihak kepada rakyat Kaltim. Sebagai akademisi, Nasrullah mendorong agar daerah yang kaya SDA ini bisa menggratiskan biaya pendidikan warganya sampai perguruan tinggi dan membiayai kesehatan warganya secara gratis. “Minimal iuran BPJS setiap warganya dibayarkan setiap tahun.” imbuh dia. *DAS/YOS