Bupati Kutai Timur Melirik Agribisnis

SANGATTA, nomorsatukaltim.com – Usia Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sudah memasuki 22 tahun. Lebih dua dekade kabupaten ini berdiri, namun belum mampu mewujudkan pembentukan daerah pemekaran ini. Angka kemiskinan masih meningkat dari tahun ke tahun. Tahun lalu, terjadi kenaikan angka kemiskinan sebanyak 0,07 persen. Meski terlihat kecil, tetapi pertumbuhan jumlah warga miskin tak boleh dipandang remeh. “Tahun 2019 angka kemiskinan mencapai 9,48 persen menjadi 9,55 persen di tahun 2020. Ini tentu harus jadi perhatian bersama Pemkab dan DPRD Kutim,” kata Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman. Berbicara di depan anggota DPRD dalam Rapat Paripurna HUT Ke-22 Kutai Timur, Ardiansyah menilai perlu mencari alternatif sumber ekonomi baru yang lebih berkelanjutan. Ia melihat Kutim terlalu bergantung pada industri ekstraktif, tambang batu bara. “Sektor ini 80 persen memengaruhi kondisi ekonomi Kutim. Ke depan harus mulai dikurangi,” ucap Ardiansyah. Pemkab Kutim sadar jika tambang bukanlah sumber daya terbarukan. Maka tentu harus dicari sektor lain untuk menopang ekonomi daerah. “Apalagi gejolak ekonomi saat pandemi ini juga memengaruhi kondisi fiskal daerah. Sehingga berdampak pada sektor lainnya,” tuturnya. Ardiansyah menjelaskan, sektor agribisnis belum dapat menopang ekonomi daerah. Padahal sektor tersebut yang selalu digaungkan sejak Kutim berdiri. “Sehingga kami coba akan mengejar itu. Agar agribisnis ini benar-benar dapat menjadi penopang ekonomi masyarakat,” ujar Ardiansyah. Berbicara agribisnis, lanjutnya, belum terlihat bagaimana efek domino yang dihasilkan. Mulai dari perkembangan industri hilir hingga pertumbuhan ekonomi. Maka yang digenjot saat ini adalah konsep pengembangan industri hilirnya. “Misal, dengan membuat pabrik sabun dan kosmetik. Semuanya berbahan dasar kelapa sawit. Hal seperti itu yang coba dikembangkan,” paparnya. Kemudian, infrastruktur untuk memudahkan akses distribusi barang juga akan dibangun. Tentunya sebagai pendukung pengembangan sektor agribisnis yang dimaksud. Sehingga, roda ekonomi daerah dapat berjalan dengan cepat. “Maka tidak hanya mengandalkan sektor pertambangan saja. Hal ini saya pastikan akan terus berproses tiap tahunnya,” kata Ardiansyah dirilis Disway Kaltim. Politisi PKS ini mengatakan, pemerintah akan mewujudkan tujuan pemekaran Kutai Timur dari Kabupaten Kutai, yakni pemerataan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, Kutim menempat urutan teratas realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada triwulan II/ 2021. Dari total realisasi mencapai USD 159,67 juta atau sebesar Rp 2,33 triliun, Kutai Timur memberikan kontribusi paling siginifikan dengan nilai USD 47,27 juta atau sebesar Rp 690,17 miliar (29,61% dari total realisasi PMA) terdiri atas 40 proyek PMA. Namun proyek itu hanya berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sebanyak 158 orang. Sementara untuk realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kutim berada di urutan kedua di bawah Balikpapan sebesar Rp 2,08 triliun atau 33,38% dari realisasi Kaltim.  *BCT/YOS