Bocor Booster Vaksin Pak Isran Noor

Di tengah sulitnya masyarakat memperoleh vaksinasi COVID-19, sejumlah pejabat pusat dan daerah mengaku telah menerima suntikan vaksin booster atau dosis ketiga. Salah satunya Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor. Politikus Nasdem ini mengaku telah menerima suntikan dosis ketiga Vaksin Moderna. Pengakuan mengejutkan itu terungkap dalam rekaman kunjungan Presiden Joko Widodo di Samarinda yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden.

Nomorsatukaltim.com - Pembicaraan Isran Noor dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat pusat itu langsung mendapat reaksi negatif dari masyarakat. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof. Zubairi Djoerban mempertanyakan pengakuan para pejabat publik yang sudah menerima booster vaksin. “Bagaimana bisa. Beberapa orang memiliki akses amat mudah untuk mendapatkan vaksin, bahkan vaksin dosis ketiga, sementara masyarakat berdiri dalam antrean panjang selama berjam-jam untuk dosis pertama. Itu pun kalau kebagian. Pesan: jangan terus-terusan memperdalam kesenjangan,” katanya. Menanggapi laporan bahwa beberapa pejabat pemerintah telah menerima vaksin ketiga sebagai booster, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena menyatakan program vaksinasi COVID-19 harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia. “Dengan persediaan vaksin yang masih terbatas, pemerintah seharusnya memprioritaskan tenaga medis dan kelompok-kelompok masyarakat paling rentan terpapar termasuk lansia, masyarakat miskin, penyandang difabel, hingga mereka yang berada di tahanan –  bukan memberikan vaksin booster untuk pihak berkuasa.” Amnesty mengutip data Kemenkes per tanggal 25 Agustus, baru 33,39 persen dari tenaga kesehatan yang telah menerima vaksin booster. Sementara baru 16,93 persen lansia dan 5,72 persen dari masyarakat rentan dan umum  yang telah menerima vaksin kedua. “Memberikan vaksin ketiga kepada pejabat dalam situasi seperti ini tidak bisa dibenarkan dan mencerminkan ketidakpedulian pihak berkuasa atas kebutuhan publik.” “Kami mendesak pemerintah untuk memastikan vaksinasi tidak diberikan berdasarkan jabatan atau kekuasaan, melainkan diprioritaskan untuk mereka yang memiliki risiko lebih tinggi untuk terpapar COVID-19, termasuk tenaga kesehatan.” “Pemerintah juga perlu memastikan bahwa distribusi vaksin dilakukan secara akuntabel dan transparan,” imbuh Wirya Adiwena Sementara kelompok relawan yang tergabung dalam platform LaporCovid dalam pernyataan resmi mengatakan booster Vaksin Moderna yang didapatkan non-tenaga kesehatan menciderai rasa keadilan. “Praktik seperti ini menunjukkan sikap pejabat publik yang serakah,” tulis komunitas yang dibentuk berbagai kalangan itu. Mereka juga mendesak agar Presiden Jokowi tidak mengikuti vaksin booster. “Bila Presiden melakukan vaksin dosis ketiga, berarti Bapak memberikan contoh/membenarkan para kepala daerah, pejabat, TNI/Polri, politisi, pengusaha, dan non-nakes lainnya untuk mendapatkan booster,” tulisnya dalam akun @LaporCovid yang ditautkan langsung ke akun presiden @jokowi. “Sekali lagi, kami memohon agar Presiden @jokowi memberikan contoh bagi kita semua, dan mendahulukan vaksin untuk booster tenaga kesehatan dan vaksin untuk mereka yang belum sama sekali menerimanya.” “Jangan sampai membuat keputusan keliru, Bapak Presiden @jokowi!”.

Pejabat yang sudah terima booster vaksin

Dalam rekaman yang sempat diunggah Sekretariat Presiden terungkap sejumlah pejabat sudah mendapat suntikan dosis ketiga atau vaksin booster COVID-19. Mulanya video itu menampilkan momen ketika Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di SMPN 22 Samarinda, Selasa (24/8). Presiden didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Isran Noor, serta Wali Kota Samarinda Andi Harun. Di sela-sela meninjau proses vaksinasi, sebelum Jokowi melakukan video conference, para pejabat tersebut terlihat tengah berbincang-bincang dan terdengar dalam video. Para pejabat tersebut terlibat percakapan mengenai Vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto hingga vaksin booster. CNN Indonesia yang pertama kali menyiarkan berita ini menyebut Wali Kota Andi Harun mulanya mengaku sudah mendapat dua suntikan vaksin. Ia berencana mendapat Vaksin Nusantara. Jokowi menanggapi hal tersebut dengan sedikit bercanda. "Oh, pantes segar benar. Mendahului kita ini Pak Wali Kota," kata Jokowi sambil terkekeh. Jokowi kemudian bertanya apakah Andi sudah mendapat Vaksin Nusantara. Namun, menurut Andi, ia belum disuntik Vaksin Nusantara dan ingin mencoba. Kemudian, Jokowi bertanya kepada Panglima TNI Hadi Tjahjanto apakah sudah menerima Vaksin Nusantara. "Siap, sudah," jawab Panglima. "Pada enggak ngajak-ngajak kita ya," balas Jokowi. Usai membicarakan Vaksin Nusantara, perbincangan beralih mengenai suntikan vaksin booster. Gubernur Isran Noor yang mulanya membuka percakapan mengenai hal ini. Awalnya, Isran mempertanyakan apakah Panglima sudah mendapatkan vaksin booster. Panglima kembali menjawab sudah mendapatkan vaksin booster, namun tidak terdengar jelas vaksin yang digunakan. Sementara, Isran mengaku dia sudah mendapatkan vaksin booster. "Saya juga sudah booster, tapi Moderna," kata Isran. Menteri Pertahanan Prabowo kemudian menimpali dan bertanya kepada Presiden Jokowi apakah sudah mendapat vaksin booster atau belum. "Sudah booster semua, Pak. Pak Presiden belum, Pak? tanya Prabowo. Jokowi kemudian menjawab dengan, "enggak, saya nunggu. Nunggu Pfizer." Berdasarkan pernyataan Kemenkes pada 13 Agustus 2021, selain untuk vaksinasi dosis ketiga bagi tenaga kesehatan (nakes), Vaksin Moderna diberikan kepada peserta yang belum pernah mendapatkan vaksinasi COVID-19. ''Kami menghimbau kepada pemerintah daerah untuk memberikan vaksin merek Moderna sebagai dosis ketiga hanya kepada nakes. Selain untuk nakes, vaksin COVID-19 Moderna juga diperuntukkan bagi publik, khususnya ibu hamil dan masyarakat yang memiliki komorbid, yang belum pernah mendapatkan vaksinasi sama sekali,'' terang dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes RI. Pada Surat Edaran HK.02.01/I/ 1919 /2021, Kemenkes menjelaskan bahwa vaksinasi dosis ketiga bagi nakes dapat menggunakan vaksin dengan platform yang sama (Sinovac) atau platform yang berbeda (Moderna), dengan interval minimal pemberian vaksinasi dosis ketiga adalah 3 bulan setelah dosis kedua diberikan. Khusus bagi masyarakat yang belum pernah menerima vaksinasi, vaksin COVID-19 Moderna diberikan sebanyak 2 (dua) dosis dengan interval 4 minggu, sehingga vaksin yang dialokasikan pada minggu ke 2 Agustus 2021 ini untuk memenuhi kebutuhan 2 (dua) dosis sekaligus. Sementara itu, vaksinasi bagi ibu hamil yang dimulai per 2 Agustus 2021 itu direkomendasikan untuk ibu hamil dengan prioritas pada daerah risiko tinggi. Vaksin yang direkomendasikan selain Moderna adalah Pfizer dan Sinovac sesuai ketersediaan. Untuk pemberian dosis satu vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil dimulai pada trimester kedua kehamilan, dan untuk pemberian dosis kedua dilakukan sesuai dengan interval dari jenis vaksin yang diberikan. Misalnya untuk vaksin merek Moderna, interval dosis 1 dan 2 adalah 4 minggu. Selain Moderna yang khusus digunakan sebagai vaksin booster, vaksin lain yang dikelola pemerintah dan bisa didapat oleh masyarakat adalah Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Novavax, dan vaksin yang masuk program Gotong Royong. Sementara Vaksin Nusantara di luar ketentuan pemerintah dan hingga saat ini belum mendapatkan izin edar atau izin uji klinis. Vaksin ini tidak masuk dalam program vaksinasi nasional. BPOM menyatakan vaksin yang diprakarsai mantan menteri kesehatan Terawan Agus Putranto itu sudah disepakati tidak untuk pengembangan vaksin massal, melainkan hanya menjadi riset dan pelayanan. Putusan itu disahkan melalui nota kesepahaman atau MoU yang diteken BPOM, Kemenkes, dan TNI AD pada 19 April 2021.

Jangkauan vaksinasi di Kaltim

Ketika Gubernur Isran Noor menyatakan sudah menerima vaksin booster, ternyata masih banyak tenaga kesehatan yang belum menerima. Berdaarkan data Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, sampai malam tadi baru 9.887 nakes atau SDMK (Sumber Daya Manusia Kesehatan) yang menerima vaksin booster. Angka itu masih jauh dari jumlah nakes yang berhak menerima suntikan dosis ketiga, yakni sebanyak 29.933 orang. Selain itu, dari seluruh sasaran vaksinasi sebanyak 2,8 juta orang, baru 688.328 warga menerima suntikan dosis kesatu, atau 23,95%. Sedangkan warga yang sudah memperoleh vaksin dosis kedua baru 445.464 orang, atau sekitar 15,50%. Dalam pernyataan di depan Presiden Jokowi, Isran Noor mengeklaim Kaltim terus melakukan akselerasi vaksinasi di sentra-sentra vaksinasi. Ia juga minta pemerintah pusat mengalokasikan vaksin di Kaltim lebih banyak. “Dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan dosis ke 2 dan incident rate tertinggi  di luar Jawa Bali,” kata Isran Noor dalam sambutan tertulis. *DAS/CNI/YOS