Akademisi-Legislatif Nilai Pemprov Kaltim Minim Terobosan

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Akademisi dan anggota legislatif menilai kinerja pemerintah daerah Kaltim cenderung tanpa terobosan sepanjang tahun 2020. Hal itu tercermin dari laporan pengelolaan anggaran tahun 2020.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menayangkan intisari dari laporan pengelolaan anggaran daerah dalam APBD 2020 melalui media sosial. Laporan yang diunggah pada Senin (9/8) diklaim sebagai bentuk transparansi Pemprov kepada masyarakat dan pengguna laporan. Di antara data yang disajikan ialah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau Silpa. Kemudian laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan ikhtisar laporan keuangan BUMD. Model pelaporan itu dikatakan telah sesuai dengan standardisasi akuntansi pemerintahan. Pengamat Ekonomi Adi Tri Pramono, berdasarkan telaahnya terhadap laporan tersebut menilai, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kaltim terkesan jalan ditempat. Minim terobosan, terutama dalam hal merespon dampak pandemi COVID-19. "Jika dilihat dari laporan penyelenggaraan Pemda Kaltim itu, realisasi tahun 2020 terkesan masih seperti business as usual. Belum tercermin terobosan dalam menyikapi dampak pandemi," ujar akademisi Universitas Mulawarman itu, Kamis (12/8). Hal tersebut, kata Pram--sapaan Adi Tri Pramono, terlihat dari angka realisasi yang hanya mencapai 87,12 persen atau sebesar Rp. 9,37 triliun. Capaian itu, disebut kontras dibanding angka realisasi dari pendapatan APBD yang mencapai 118,04 persen. Yakni sebesar Rp. 10,12 triliun. Di sisi lain, jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2020, yang sebesar Rp 2,9 triliun menurutnya juga perlu disorot. Mengingat nilai anggaran yang tidak sedikit itu, akan berpotensi berdampak besar bila dioptimalkan dalam upaya penanggulangan dampak negatif dari wabah pandemi. Di samping itu, Pram berpandangan bahwa model publikasi atas angka Silpa tersebut masih teramat 'rapat'. Atau tidak menggambarkan secara keseluruhan keadaan yang menyebabkan Silpa besar tersebut. Padahal menurut dia, nilai Silpa sangat penting untuk dipublikasikan lebih mendalam. Sehingga publik bisa turut memberi kritik dan saran. Misal dengan cara apa anggaran menganggur itu bisa lebih dioptimalkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Indikatornya menurut saya, seharusnya publikasi atas laporan realisasi tersebut dibarengi juga dengan laporan Silpa yang lebih detail," katanya. Dosen Fakultas Ekonomi itu menganggap hal tersebut penting mengingat jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan maupun perkotaan di provinsi ini mengalami peningkatan di tengah terbatasnya berbagai aktivitas ekonomi yang terkena imbas pembatasan gerak publik dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19. Dia juga bilang bahwa terbatasnya aktivitas masyarakat sejauh ini telah mengakibatkan permintaan masyarakat menurun. Dan perekonomian menjadi tertekan. Terlebih, perlambatan ekonomi dikatakan telah memberi dampak secara luas. Salah satunya menyebabkan sebagian besar lapangan usaha cenderung membatasi kegiatan operasional sehingga memicu berbagai tindakan efisiensi biaya. Di antaranya pemutusan hubungan kerja. Itu tercermin pada pendapatan masyarakat yang semakin menurun, beber Pram. Yaitu dari Rp 638.690 perkapita/bulan pada 2019 menjadi Rp 662.302 perkapita/bulan pada tahun 2020. Salah satu terobosan yang menurutnya bisa dilirik pemerintah, adalah sinergitas Pemda dengan Lembaga Amil Zakat dalam menanggulangi dampak pendemi yang lebih besar lagi. Ia menuturkan bahwa dengan belum adanya tanda-tanda pandemi akan usai, dan besarnya potensi pagebluk ini menimbulkan dampak dalam beberapa bulan ke depan. Makan Pram berpandangan potensi tersebut dapat diminimalisasi salah satunya dengan sinergitas Pemda dan Lembaga Amil Zakat. "Jumlah potensi zakat pada 2019 mencapai Rp 1,5 triliun, meskipun baru terhimpun ratusan milyar pada 2020, namun realisasi itu sangat penting mendampingi program-program dari pemerintah untuk menanggulangi dampak pandemi secara ekonomi," bilang Pram. Menurutnya, tidak semua masyarakat terdampak pandemi menerima atau dijangkau oleh Bansos pemerintah. Sedangkan keberadaan Lembaga Amil Zakat selama ini disebut telah berhasil mengidentifkasi lapisan masyarakat  tersebut. Yang salah satunya dari golongan UMKM. Pemda dan Lembaga Amil Zakat disarankan saling berbagi data masyarakat yang perlu dibantu secara ekonomi. Dengan begitu diyakini pemerintah akan mampu menyelamatkan UMKM yang pada gilirannya nanti akan bisa menguatkan perekonomian Kaltim. "Minimal tidak sampai kolaps," imbuh dia. Selain itu, Pram menawarkan model pendamping kepada UMKM yang terdampak pandemi sebagai bentuk terobosan Pemprov Kaltim. "Minimal agar UMKM tersebut bisa bertahan. Salah satunya bisa dilakukan pemerintah dengan membuka link pemasaran produk." Pemda bisa mulai menginisiasi misal perdagangan antar kabupaten-kota dalam provinsi. "Sinergitas ini juga bisa bertahan dalam jangka waktu lama, terlebih apabila Kaltim berkeinginan tidak hanya mengandalkan basis ekonomi dari sektor pertambangan," tandasnya.

Tanggapan Legislatif

Senada, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kaltim, Syafruddin menilai kinerja Pemprov Kaltim secara umum belum maksimal. Ia melihat, masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kaltim yang berkinerja lambat. Salah satu contoh, menurutnya, yakni penanganan pandemi COVID-19 oleh Odah Etam yang tidak begitu gesit. Tidak progresif. Misalnya dalam upaya membantu kabupaten-kota untuk penanggulangan wabah ini. "Sebenarnya memang ada kendala di Pak Gubernur, mungkin komunikasi beliau yang belum terlalu baik dengan semua instrumen. Di tambah dengan kepala-kepala OPD yang belum mampu mengimbangi atau belum mampu melakukan akselerasi kinerja yang maksimal. Akhirnya banyak OPD yang tidak memenuhi target capaian," beber Syafruddin, Kamis (12/8). Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu juga mengakui Pemprov Kaltim kurang terobosan dalam mengelola anggaran. "Saya akui sejauh ini Pemprov Kaltim belum ada terobosan. Belum kelihatan." Terutama, lanjut Syafruddin, bila dikilas balik terhadap Rencana Pembangunan Jangkauan Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim. Yang mengejawatahkan visi misi pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi. Mereka, kata Syafruddin, mengusung visi 'Menuju Kaltim Berdaulat' dengan lima misi dan enam program unggulan. "Itu belum terlihat perwujudannya sampai hari ini. Progresnya mana?" tanya dia. "Salah satu program unggulannya yang saya ingat betul, yaitu mewujudkan konektivitas lintas daerah. Itu juga masih jauh dari kata terwujud," imbuhnya. Sebagai bukti, Syafruddin menunjukkan koneksi antara Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Yang jembatan penghubungnya tak kunjung tersambung. Karena mandeknya pembangunan jalan menuju jembatan tersebut. "Apalagi bicara akses Kubar-Mahulu yang kondisinya kita tahu sendiri. Masih banyak fakta-fakta lainnya," pungkas dia. *DAS/YOS