Balikpapan, nomorsatukaltim.com – APBD Balikpapan 2022 dipastikan selaras dengan visi-misi wali kota Rahmad Mas’ud. Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh memastikan demikian.
"Insyallah, program pemerintah daerah sesuai visi misi wali kota dan RPJMD 2021-2024, Insyallah terpenuhi. Ini pembahasannya masih berjalan," ujar Abdulloh, Kamis (5/8/2021). Adapun beberapa program prioritas yang didahulukan direalisasikan antara lain pembagian seragam sekolah yang anggarannya sudah dialokasikan. Sekitar Rp 22 miliar oleh badan anggaran (Banggar). Program kedua yakni infrastruktur penanganan banjir. Program yang satu ini bakal dimulai sejak dimulainya pengalokasian anggaran di APBD Perubahan 2021. Kemudian berlanjut di 2022 dan 2023.Baca juga: Wali Kota Balikpapan Ancam Tutup Izin Faskes yang Terbitkan PCR Palsu
Penanganan banjir diprediksi menjadi salahsatu program infrastruktur yang paling mahal. Lantaran membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Jika dilihat dari rencana pembangunan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal.
"Untuk penanganan banjir, kami akan mulai dari DAS Ampal sampai tembus ke BSB (Balikpapan Super Blok)," sebutnya.
Nantinya penanganan banjir akan dilakukan secara terfokus. Mulai dari drainase dan lainnya. Sehingga Berbeda dari sebelumnya. Dimana penanganannya hanya parsial dan disesuaikan pada titik-titik banjir yang lokasinya berbeda
Ia sadar. Upaya memfokuskan penanganan banjir di DAS Ampal tidak serta merta menyelesaikan masalah di beberapa titik banjir yang lainnya. Tetapi melalui program penanganan banjir terpusat itu, diharapkan dapat meminimalisasi masalah banjir di Kota Beriman. Sebab normalisasi DAS Ampal dinilai menjadi solusi yang paling efektif.
"Toh nantinya tetap banjir (kritik warga), memang insyallah tetap banjir. Tetapi minimal ada progres (mengatasi masalah utama banjir). Anggarannya masih dibahas. Termasuk nanti (anggaran) di dalamnya untuk pembebasan lahan di daerah DAS Ampal,".
Program ketiga yakni pembayaran iuran BPJS Kesehatan kelas tiga. Nantinya akan ditanggung Pemkot Balikpapan. Alokasinya sekitar Rp 61 miliar. Untuk membantu masyarakat yang memakai BPJS kesehatan kelas tiga yang mandiri.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menegaskan janji politik yang tertuang dalam visi misi Wali Kota mulai direalisasikan.
Ia menyebut, program pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi masyarakat kelas tiga yang ditanggung pemkot akan efektif 2022.
Adapun warga yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas tiga, namun belum melunasi tunggakan iurannya, bisa jadi tidak dapat menikmati fasilitas ini. Lantaran Pemkot tidak menanggung tunggakan tersebut.
"Ya mohon maaf (tunggakannya) bayar sendiri. Karena visi misi wali kota berlaku sejak RPJMD dibuat. Ditetapkan. Penganggaran di luar RPJMD, nantinya menjadi salah," tutup Abdulloh. (ryn/boy)