Jangan Biarkan Rumah Sakit Berjuang Sendirian

Gubernur Isran Noor harus segera mengambil peran untuk mengatasi persoalan yang mendera rumah sakit rujukan COVID-19. Apalagi, gubernur sudah memerintahkan rumah sakit menambah ruang perawatan.

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Pekan lalu, gubernur menerbitkan instruksi Nomor 17 Tahun 2021, terkait penunjukan Rumah Sakit Khusus (RSK) Pelayanan COVID-19 di Kaltim. Para kepala daerah dan direktur semua rumah sakit wajib mengantisipasi lonjakan kasus terkonfirmasi Corona yang memerlukan pelayanan rujukan. “Khusus RSU milik Pemprov Kaltim seperti RSU AW Syahrani Samarinda, diminta menambah ruang ICU dan ruang isolasi dengan mengonversi ruang perawatan yang minimal tiga puluh persen dari  tempat tidur yang ada,” kata Kabiro Humas, Muhammad Safranuddin dalam pernyataan resmi, Rabu (21/7). Sayangnya, instruksi itu tak didukung dengan anggaran. Salah satu fakta yang terungkap ialah upaya Direktur Utama RSU AW Syahrani, David Harjadi Mashoer, mencari bantuan keuangan. Akademisi dan pemerhati sosial Universitas Mulawarman, Nasrullah menuturkan, dalam keadaan kondisi darurat seperti saat ini, kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi harus bertanggung jawab dalam menangani persoalan. Menurutnya, rumah sakit tidak bisa ditinggalkan berjuang sendirian. Pemimpin eksekutif harus memegang kendali. Gubernur di level provinsi, bupati dan walikota di level kabupaten-kota. Semua mesti bahu-membahu, fokus, serius mengeluarkan segala potensi dan kemampuan yang ada. "Justru dalam kondisi krisis seperti inilah pemimpin diuji dan layak dinilai oleh rakyat. Mampu tidak menghadapi badai pandemi ini," tutur Nasrullah diwawancara Kamis (29/7). Ibarat perang semesta, pemimpin mesti tampil terdepan memimpin pertarungan dan memeras otak mengatur strategi di lapangan. Tidak bisa lagi menunggu kondisi semakin buruk. Ia menganalogikan bahwa kepala dinas kesehatan dan kepala-kepala rumah sakit itu ibarat jenderal perang dan komandan-komandan pasukan. Pemimpin tertinggi adalah gubernur dan walikota atau bupati di wilayah kerjanya masing-masing. "Para pemimpin tertinggi itu harus melengkapi fasilitas mereka, jamin keselamatan dan kesejahteraannya, bagaimanapun caranya. Itu tugas pemimpin dalam kondisi darurat," tambahnya. Ia mendesak agar pemerintah menjamin ketersediaan logistik dan fasilitas memadai bagi rumah sakit rujukan  COVID-19 dan tenaga kesehatan yang bertugas di garda depan Kaltim dalam menghadapi wabah pandemi. Nasrullah juga mendorong supaya vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) sebagai langkah jitu menangani pandemi, segera dituntaskan. Pemerintah, menurutnya juga harus tetap berfokus menjamin keselamatan rakyat. Menjaga dapur masyarakat tetap mengepul. Kendatipun dengan itu, segala jurus dan strategi akan ditempuh. Dosen Unmul berkata, menjadi pemimpin memang tidak mudah, itu kenapa tidak hanya orang-orang terpilih dan pilihan rakyat yang bisa mengemban amanah tersebut. Rakyat butuh perlindungan, rumah sakit dan tenaga kesehatannya butuh dukungan penuh dari pemimpinnya. "Sebaiknya gubernur dan walikota atau bupati didampingi kepala dinas kesehatan bersama DPRD-nya masing-masing duduk bersama, berembuk dengan para ahli untuk merumuskan langkah terbaik menghadapi kondisi darurat ini." "Termasuk membicarakan bagaimana mengatasi kendala teknis dan operasional rumah sakit yang semakin kewalahan dan rakyat banyak yang semakin membutuhkan bantuan," ungkapnya. Ia menambahkan, situasi di mana rumah sakit sedang kewalahan menangani pasien dan klaim tagihan mereka tersendat hingga menyebabkan krisis keuangan, tak boleh dibiarkan pemerintah daerah. Kondisi ini, kata Nasrullah, memerlukan realokasi anggaran khusus lagi dari istana-istana rakyat di daerah. Sehingga ia berharap, kerja keras para kepala daerah baik gubernur maupun walikota dan bupati, dalam menyediakan anggaran. "Sebaiknya konsultasi dengan DPRD dan para ahli. Jangan sampai, istana atau rumah jabatan kepala daerah di Kaltim juga ditembus COVID-19," Nasrullah memaparkan pendapatnya. "Istri Bupati Mahulu korban pertama dari lingkaran pejabat di Kaltim. Sebelumnya ada cabup Berau, cawawali Balikpapan dan cawalkot Bontang," tuntasnya.

Dua Bank Nyatakan Kesiapan Beri Pinjaman

Dari Balai Kota Samarinda, wali kota Andi Harun terus berupaya mencari dana talangan bagi rumah sakit-rumah sakit di daerahnya. Teranyar, ia menuturkan bahwa dua bank yang telah sepekan dilobi, bersedia memberi bantuan dana talangan. Dalam bentuk pinjaman. Meskipun negosiasi masih terjadi pada nilai bunga. "Sudah ada dua bank yang menyatakan kesediaan memberi pinjaman. Bankaltimtara dan Bank Mandiri. Kita masih negosiasi soal bunganya. Serta masih mengkonsolidasikan rumah sakit yang butuh pinjaman sebagai dana talangan," ungkap Wali Kota Samarinda, Andi Harun, Kamis (29/7). Disebutkan, bahwa konfirmasi terakhir, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Inche Abdol Moeis membutuhkan suntikan dana sekitar Rp 30 miliar. Untuk menalangi biaya operasional mereka yang tertahan di kas Kementerian Kesehatan. Sementara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Sjahranie, (RSUD-AWS) Samarinda, yang merupakan rumah sakit umum di bawah naungan Pemprov Kaltim, membutuhkan tambahan dana segar kurang lebih Rp 60 miliar. "Sementara baru itu yang melaporkan jumlah kebutuhan meraka. Rumah sakit lain yang membutuhkan dana talangan masih dikoordinasikan," ucapnya. "Jadi untuk hari ini saya bisa kasih keterangan, ada dua bersedia memberi pinjaman. Yaitu Bankaltimtara dan Bank Mandiri," jelasnya. Kendati demikian, pihaknya disebut masih terus melakukan negosiasi bunga pinjaman kepada dua bank tersebut. Yang sementara ini memasang angka nilai bunga 6 persen dan 8 persen. "Tapi itu sudah angka yang menurut saya sudah bagus. Kalau kredit komersil biasanya sekitar 11-14 persen. Angka yang dibuka sekarang setengahnya." "Jadi kalau dari sisi bunga sudah oke lah itu. Tinggal sekarang antara rumah sakit dengan dinas kesehatan saling berkomunikasi dan berkonsentrasi menangani pasien," papar Andi Harun. Yang pasti, ia menegaskan, adanya pihak bank yang bersedia memberi pinjaman itu merupakan satu kabar baik. Artinya, menurut politisi Partai Gerindra, sudah ada sedikit solusi. Soal bunganya, diserahkan kepada rumah sakit, apakah mampu membayar atau tidak. "Memang pada saat pertemuan pertama Pemkot dengan perbankan, saya sudah minta, agar bunganya rendah. Kemudian sifatnya flat atau tetap. Dua bank ini sudah bersedia. Tinggal negosiasi selanjutnya. Pertemukan antara bank dan pihak rumah sakit yang mau menggunakan fasilitas itu," pungkasnya. Sementara itu Sekretaris Daerah Kaltim, Muhammad Sa’bani mengatakan APBD tidak mengenal dana talangan. Karena itu, bagi rumah sakit yang sudah berbadan hukum Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bisa meminjam di perbankan. “Di APBD tidak adan nomenklatur dan alokasi dana talangan. RS yang BLUD bisa pinjam dulu di perbankan,” ujarnya melalui aplikasi pesan. *DAS/YOS